Omzet Mal Sempat Susut 30 Persen

AKSI teroris di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1), sempat menurunkan penjualan hingga 30% di beberapa lokasi pusat belanja dan mal di Jakarta. Namun, penurunan itu hanya terjadi di hari pertama pascaledakan bom dan aksi penembakan.

“Ada penurunan sekitar 20%-30% di hari pertama pascakejadian cukup signifikan.Hari kedua sudah balik lagi normal. Penurunan sales, tapi operasional tetap normal,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
Handaka Santosa di Jakarta, kemarin.

Ekonomi Progresif Berbasis Manufaktur

TUJUAN negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 memuat peran sentral negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.Pada dasarnya, kesejahteraan umum seharusnya dijadikan komoditas negara dalam usaha penyelenggaraan negara sebagai kontrak kedaulatan rakyat terhadap negaranya. Kapasitas negara dalam mengambil keputusan administratif Pemak dalam buah kebijakan akan ke sejahteraan sebagai pertanggungjawaban legitimasi bagi para pengelola kedaulatan merupakan instrumen yang selalu didikte ke masyarakat.

PERTH, AUSTRALIA Lebih dari 100 Rumah Hancur

DUA orang tewas dan lebih dari 100 rumah hancur akibat kebakaran semak besar di wilayah Negara Bagian Australia Barat, kemarin. Otoritas setempat mengatakan petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api yang melalap semak-semak.

Lahan yang terbakar mencapai 71 ribu hektare berada di wilayah Negara Bagian Australia Barat. Kejadian kebakaran semak itu telah menjadi insiden yang kerap berulang selama musim panas.

Pilkada Kalteng Terancam Tertunda Lagi

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengungkapkan KPU Pusat ataupun KPU Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berkoordinasi dengan dirjen keuangan daerah terkait dengan kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pilkada susulan di Kalteng. Pilkada susulan Kalteng direncanakan berlangsung pada 27 Januari 2016.

Pilkada Kalteng Butuh Rp13 Miliar

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah mengaku kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sempat tertunda. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp15 miliar.