Pilkada Kota Padang 2014

H- 2 Pilkada Padang
Dua hari menjelang pemilihan Walikota Padang rabu (05/03), masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menargetkan pada H-1, seluruh calon pemilih sudah mendapat undangan.

Sejumlah masyarakat dari berbagai kelurahan mengaku belum menerima undangan untuk memilih. Seperti yang dialami Chandra, supir angkutan kota (angkot) rute Siteba Pasar Raya Padang. Pemuda 24 tahun yang tinggal di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang tersebut mengatakan sampai hari kemarin, belum menerima undangan untuk mencoblos pada pilkada putaran kedua ini.

Pilkada Kalteng Terancam Tertunda Lagi

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengungkapkan KPU Pusat ataupun KPU Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berkoordinasi dengan dirjen keuangan daerah terkait dengan kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pilkada susulan di Kalteng. Pilkada susulan Kalteng direncanakan berlangsung pada 27 Januari 2016.

Pilkada Kalteng Butuh Rp13 Miliar

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah mengaku kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sempat tertunda. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp15 miliar.

80 Persen Daerah Cairkan Anggaran secara Bertahap

SEBANYAK 269 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan dana pilkada dan sudah bisa dicairkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menjelaskan berdasarkan laporan yang masuk, proporsi pencairannya berbeda-beda.“Ada yang sudah 100% (pencairannya), ada yang masih di bawah itu sesuai dengan NPHD,“ ujarnya saat ditemui di Cikini, Jakarta, kemarin.

Tiga Nama Bersaing di Pangandaran

TIGA nama bakal calon Bupati Pangandaran bersaing ketat dalam survei untuk memenangi pertarungan demokrasi di kabupaten terbaru di wilayah Jawa Barat ini.

Mereka, antara lain, Jeje Wiradinata (Wakil Bupati Ciamis), Enjang Naffandi (Plt Bupati Pangandaran), dan Azizah Talita Dewi (pengusaha).

Manajer Riset Lembaga Survei Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Recode) Budharta menyatakan, pada 17-21 Februari, pihaknya melakukan survei terhadap 220 responden yang juga warga asli Pangandaran. Dari jumlah tersebut, kata dia, dari segi popularitas Jeje masih di atas angin, yakni memperoleh 79%, Azizah 36%, dan Enjang 25%.

PNS Minta Diperlakukan Sama dalam Persyaratan Pilkada

AHLI kebijakan publik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa menyatakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dari PNS harus mendapatkan perlakuan dan kewajiban sama dalam mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah.
“Perlakuan dan kewajiban berhenti setelah pelantikan diharapkan dapat berlaku sama bagi PNS yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota,“ ujar Hyronimus saat memberikan keterangan sebagai ahli dari pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan perlakuan yang berbeda sangat terlihat pada saat PNS yang mencalonkan diri wajib menyatakan mundur dari PNS pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

UU Pers Dicabut dari Kasus Obor

Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa kedua tersangka untuk melengkapi pemberkasan agar tidak berlarut-larut. Penyidik Bareskrim Polri meniadakan UU Pers yang awalnya digunakan untuk menjerat dua tersangka kasus Tabloid Obor Rakyat. Keduanya akhirnya dikenai pasal UU KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Kepala Subdirektorat IV/ Tindak Pidana Pemilu Direktorat I/Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Sarjito mengatakan sesuai koordinasi yang dilakukan dengan pihak Dewan Pers, tidak tepat memasukkan UU Pers dalam kasus Obor Rakyat. “Karena Obor Rakyat juga dianggap bukan produk jurnalistik. Itu juga berdasarkan petunjuk kejaksaan,“ terang Agus di ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

DPR Gelar Rapat Paripurna Bersama

PARTAI-PARTAI anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyambut baik kesepakatan dengan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Jakarta, Jumat (14/11). Mereka siap meneken kesepakatan itu hari ini untuk selanjutnya menggelar rapat paripurna bersama, besok.

Pemda Diminta Siapkan Anggaran Pilkada Langsung Serentak

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2015 untuk memasukkan anggaran pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Penganggaran tersebut dikoordinasikan dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pedoman kami sekarang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.Karena itu, kami memberitahu kepada kepala daerah supaya menyiapkan APBD 2015 untuk pilkada langsung serentak di 204 daerah,“ kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan di Jakarta, kemarin.

ISTANA NEGARA: Kapolri Janji Bongkar Kasus @triomacan2000

KAPOLRI Jenderal Sutarman berjanji mengungkap tuntas kasus pemerasan yang dilakukan tersangka Raden Nuh, pendiri akun Twitter @triomacan2000 yang telah berganti nama menjadi @TM2000Back, Edi Saputra, komisaris Asatunews.com, dan Koes Hardjono. Ketiganya ditahan di Polda Metro Jaya.

Sutarman mengungkapkan pihaknya sudah mengetahui modus operandi pelaku dalam memeras para korban. “Ada yang tidak pas lalu di-blow up dengan berita negatif supaya terjadi komunikasi lalu dimintai uang dan sebagainya,“ katanya di Istana Negara, kemarin.
Hingga saat ini sudah dua pihak yang melaporkan tindak pidana pemerasan yang di lakukan pelaku.

KPU Koordinasikan Persiapan Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kementerian dan lembaga pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada) pekan depan. Komisioner KPU Juri Ardiantoro menilai rapat tersebut penting digelar menyusul beberapa perubahan regulasi pilkada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Ya, minggu depan kami merencanakan pertemuan dengan instansi lain yang terkait dengan pilkada,“ ujarnya, kemarin. KPU, kata dia, akan memprioritaskan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang materi pembahasannya lebih mendesak.

Belum Satu pun Anggota DPR Laporkan Harta Kekayaan

KPK mengimbau pejabat publik, baik yang ada di legislatif maupun di eksekutif, segera melaporkan harta kekayaannya. MESKI sudah satu bulan dilantik, belum satu pun dari 560 anggota DPR periode 20142019 yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPU Kebut Buat Aturan, DPR Santai

Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY belum dibahas DPR meski sejumlah daerah seharusnya sudah bersiap menyelenggarakan pilkada pada September 2015. KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Pusat menargetkan setidaknya tiga peraturan dapat diselesaikan di akhir 2014 untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pilkada serentak pada 2015. Ketiga peraturan tersebut terkait dengan Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, dan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada, serta Pedoman Teknis Pencalon an Pilkada.

Komisioner KPU Hadar Nafi s Gumay, di Jakarta, kemarin, menjelaskan, jika peraturan itu bisa selesai sebelum atau pada Desember tahun ini, pemungutan suara pilkada serentak bisa dilakukan Desember 2015.

“Itu bisa terjadi kalau DPR dan pemerintah bisa menanggapi cepat peraturan kami yang berdasarkan perppu,” jelas Hadar.

Gugatan UU Pilkada Ditolak

Gugatan yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima karena hakim konstitusi menilai gugatan telah kehilangan objek perkara. Awalnya ada sembilan gugatan. Namun, pada sidang pemeriksaan pendahuluan, empat pemohon mencabut gugatan setelah hakim MK menawarkan dua opsi. atur bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat dan pasal 3 yang mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Pemohon mendalilkan kedua ketentuan tersebut berbenturan dengan Pasal 30 ayat (5) juncto Pasal 34 UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa ke SRI UTAMI M AHKAMAH Kon stitusi (MK) me nyatakan tidak dapat menerima lima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Penolakan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 9798-101-105-111/PUU-XII/2014 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, kemarin.

Daerah juga Ikut Berpesta

Di Surakarta, warga bakal mengarak tujuh tumpeng berukuran besar tepat pada 20 Oktober 2014. Untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, ribuan kader, simpatisan, dan masyarakat Kota Semarang serta para relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang H Hendrar Prihadi, pesta rakyat yang akan digelar di Lapangan Simpang Lima Semarang itu merupakan wujud rasa syukur.

“Harapan kami, Pak Jokowi mampu mengemban amanat rakyat sesuai dengan janji saat kampanye,“ kata Hendrar Prihadi yang juga Wali Kota Semarang itu. Pesta rakyat yang akan dimulai seusai pelantikan Jokowi-JK pada hari ini akan diisi telekonferensi dengan presiden terpilih, kemudian orasi politik, pelepasan 750 lampion serta diakhiri hiburan rakyat dangdut. Wali Kota Semarang itu tak lupa mengucapkan selamat atas pelantikan Jokowi-JK sebagai pemimpin baru Republik Indonesia.“Semoga bisa membawa bangsa ini semakin makmur dan baik serta disegani negara-negara lain,“ ungkapnya.

Menanti Kabinet Menuju Indonesia Hebat

Jokowi tidak gembar-gembor dalam menyeleksi calon menteri. Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit menilai itu merupakan bentuk kehati-hatian Jokowi. SELAIN pelantikan Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia, pengumuman nama nama menteri dan pejabat lembaga setingkat menteri termasuk yang menyedot perhatian. Alih-alih melakukan pemanggilan seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi menggelar `operasi senyap'.

Dia ingin berkonsentrasi penuh agar bisa memiliki pembantu presiden yang bisa mengikuti ritme kerjanya selama 5 tahun mendatang untuk menciptakan Indonesia hebat. Hari-hari menjelang pelantikan selalu diisi dengan mempersiapkan postur kabinet dan figurfigur yang akan mengisi pos tersebut.

KPU Jamin Pelaksanaan Pilkada Serentak

KPUD jangan ragu menggelar pilkada serentak. KPU pusat menegaskan payung hukum Pilkada 2015 sudah jelas. PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak pada 2015 dipastikan berlangsung mulus karena tidak ada lagi ganjalan terkait payung hukum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seluruh Indonesia bisa bekerja tenang menyiapkan pilkada serentak.

Demikian ditegaskan Ketua KPU pusat Husni Kamil Malik di sela-sela pertemuan dengan sejumlah komisioner KPU kota/kabupaten se-Jawa Timur di Kantor KPU Kabupaten Madiun, kemarin.

“Teman-teman KPU daerah tidak perlu bingung. Saat ini perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 1 Tahun 2014 masih jadi pedoman. Seandainya perppu tersebut ditolak DPR, kita akan memakai aturan lama hingga keluar putusan.Beres toh!“ ujar Husni.

Kinerja DPRD Rendah karena tidak Diawasi

PEJABAT politik di DPRD mempunyai kinerja terendah dan kalah bila dibandingkan dengan birokrat dan masyarakat. Itu terungkap melalui Indonesia Governance Index (IGI) 2012-2014 yang dilakukan Kemitraan terkait kinerja kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil tersebut didapat dari data penelitian yang diambil di 34 kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator penilaian. “Pejabat publik di provinsi dan kabupaten/kota merupakan arena paling rendah nilainya. Di sisi lain, kinerja DPRD selama ini belum terbukti berhasil,“ ujar Peneliti Utama IGI Kemitraan Lenny Hidayat saat Peluncuran Nasional Indeks Tata Kelola (IGI) di Jakarta, kemarin.

Rakyat Berpesta Sambut Pemimpin

Pesta rakyat ini menjadi gerakan mengawal presiden dan wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar terus bekerja untuk rakyat. JOKOWI-JK adalah kita. Ungkapan itu telah me menangi hati rakyat untuk memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presi den RI periode 2014-2019.

Kegaduhan politik di Senayan yang memberi kesan akan mengganjal pemerintahan baru telah mengusik berbagai elemen relawan Jokowi-JK. Untuk membuktikan rakyat memercayakan asa kepada Jokowi-JK, para relawan akan menggelar pesta rakyat pada saat pelantikan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden di kompleks parlemen Senayan, 20 Oktober nanti.