Pertamina Targetkan SPBU Pasti Pas di 2017

PT Pertamina (persero) menargetkan seluruh 5.200 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki standar Pasti Pas pada 2017. Saat ini sejumlah 4.800 SPBU di bawah naungan Pertamina sudah mengantongi standar Pasti Pas untuk selanjutnya didorong menjadi Pasti Prima yang mengedepankan layanan lebih dari sekadar pengisian BBM (beyond fuel).

“Tahun ini target Pasti Prima 300 SPBU. Untuk yang nonPasti Pas tinggal sekitar 400 SPBU. Di 2017 kita harapkan non-Pasti Pas hilang semua,” tutur Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, kemarin.

Silaturahim si Yatim dan Pejabat Tinggi

Di acara itu para anak yatim berkesempatan bertemu dengan para pejabat tinggi negara.
Diharapkan, mereka terinspirasi untuk menjadi kader bangsa.
PETANG kemarin merupakan hari ketiga sekaligus hari terakhir dari rangkaian acara buka bersama Partai NasDem bersama anak-anak yatim yang digelar sejak Kamis (18/6). Lima ratusan anak dari panti asuhan yang memenuhi undangan dengan antusias menjadikan acara itu penuh keceriaan.

Masih Minim Terobosan di Kementerian Perempuan

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI menilai belum ada terobosan baru yang dilakukan dalam program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Padahal, terobosan baru diharapkan untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Belum ada terobosan baru program.Mungkin akibat rendahnya alokasi anggaran,“ ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifah, seusai rapat kerja dengan Kementerian PP-PA di Jakarta, kemarin.

Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran

KEMENTERIAN So sial mencatat total dari 15.551.472 keluarga penerima program keluarga perlindungan sosial (KPS), hanya baru 1.020.489 keluarga yang telah beralih ke program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), dan 14,5 juta masih menggunakan giro pos yang pencairannya melalui kantor pos indonesia. Tahun 2015 14,5 juta keluarga akan beralih menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS).

Pemerintah mengakui proses peralihan agak terlambat karena ada masalah dalam pengiriman dan penukaran kartu-kartu lama menjadi kartu-kartu baru yang meliputi kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan SIM card untuk aktivasi e-money.Meski begitu, masyarakat yang belum memperoleh kartu-kartu baru, bisa mencairkan dana bantuan berbentuk giro di kantor-kantor pos yang ditunjuk.

Draf Keppres AG belum Final

Keppres dibutuhkan agar segala persiapan yang akan dilakukan memiliki payung hukum. Dukungan pemerintah mutlak dibutuhkan. BELUM terbitnya kepu tusan presiden (kep pres) mengenai penyelenggaraan Asian Games (AG) 2018 disebabkan masih perlunya sejumlah perbaikan dalam draf yang saat ini ada di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Alfitra Salam yang ikut rapat di Kemenko PMK pekan lalu mengungkapkan salah satu perbaikan yang mesti diakomodasi dalam draf tersebut ialah permintaan sejumlah pihak yang ingin masuk kepanitiaan.

Program Raskin hanya Ganti Nama

PEMERINTAH menyatakan tidak akan menghapus program beras bagi rakyat miskin (raskin). Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan subsidi beras itu hanya berganti nama menjadi operasi pasar khusus (OPK). “Ini operasi pasar khusus isi raskin. Beda nama aja, tujuannya kepada RTS (rumah tangga sasaran) yang membutuhkan,“ tutur Rachmat saat meninjau kesiapan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru di gudang Divre Bulog DKI Jakarta-Banten di Jakarta, kemarin.

Ribuan Keluarga belum Ambil Dana Kompensasi BBM

PROGRAM Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) merupakan program pemberian bantuan nontunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Melalui program itu, setiap keluarga yang masuk daftar keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan tunai Rp200 ribu per keluarga per bulan.Untuk November dan Desember 2014, santunan itu dibayarkan sekaligus Rp400 ribu.

Namun, hingga tenggat pengambilan, belum semua rumah tangga sasaran (RTS) yang terdaftar mengambil dana tersebut.
Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, misalnya, 3.643 RTS tidak mengambil dana. Akibatnya, sisa anggaran PSKS senilai Rp1,4 miliar di Kantor Pos Madiun dikembalikan ke kas negara.

Pemerintah Diminta Kelola Kemiri Sunan

PEMERINTAH diminta fokus mengembangkan pohon kemiri sunan sebagai energi pengganti karena murah, ramah lingkungan, dan berdaya ekonomis tinggi. Itu pun sejalan dengan program pemerintah ketahanan energi masa mendatang.
Demikian kesimpulan sarase han bertema Kemiri sunan substitution energy yang digelar tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), petani, PT Jasa Marga, dan R20 Indonesia, di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Tanah di Perbatasan Disertifikasi

Kementerian Keuangan Malaysia mendukung upaya pemerintah Indonesia menyertifikasi tanah di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Pemerintah mengatakan banyak aset negara berupa tanah di perbatasan dengan Malaysia dan pulau-pulau terluar yang belum tesertifikasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menargetkan di akhir 2015 persoalan itu selesai.

“Kita akan sertifikasi tanah yang berbatasan dengan wilayah darat negara tetangga (Malaysia),“ ujar Ferry seusai menerima tamu dari Kementerian Keuangan Malaysia di Jakarta, kemarin. Namun, Ferry tidak memerinci berapa luas tanah yang akan disertifikasi pemerintah Indonesia.

Pemerintah Harus Tarik RUU KUHP-KUHAP

PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang KUHP-KUHAP yang telah dibahas anggota DPR periode 2009-2014. Menurut dua lembaga itu, dua RUU itu akan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami meminta naskah itu (draf RUU KUHAP-KUHP) ditarik kembali. Kami setuju jika akan dibahas lebih lanjut, tapi perlu dirombak ulang,“ kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Sekretariat Pukat UGM, Yogyakarta, kemarin.

Susi Cokok 22 Kapal Ikan Tiongkok

TIM gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 22 kapal asal Tiongkok yang kedapatan mencuri ikan di Laut Arafura, Papua. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyurati Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia tentang penangkapan itu.

“Kemarin (7/12) pukul 15.00 WIT kami tangkap 22 kapal Tiongkok yang melakukan illegal fishing di Arafura, kapasitasnya 300 gros ton,“ jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Jakarta, kemarin.

Dana Reses Mubazir

Fitra menuding anggota dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional karena sibuk bertengkar. Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai biaya reses DPR RI yang begitu besar hanya akan menghambur-hamburkan pajak rakyat karena tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul.

Reses ialah masa ketika DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang berupa kunjungan kerja anggota dewan baik perorangan maupun berkelompok. Namun, karena DPR sempat terbelah dan lebih banyak bertengkar, seluruh aspirasi rakyat dinilai gagal dibawa ke tingkat nasional.

RI Bangun 80 Bandar Baru

PEMERINTAH segera membangun 80 pelabuhan (bandar) dan membuka 86 trayek pelayaran baru untuk melayani daerah terpencil mulai Maret 2015. Selain itu, pemerintah bakal membuka tujuh bandar udara (bandara) dan 66 rute penerbangan baru tahun depan.

“Presiden meminta supaya perbatasan dan pulau terluar yang berpenghuni kondisinya minimal sama dengan (wilayah negeri) tetangga. Terkait konektivitas akan mulai dibangun kapal perintis ukuran 750 dead wight tonnes (dwt) dan 1.200 dwt untuk Bitung dan Maluku Utara,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, kemarin.

Sembako Murah Dilepas ke Pasar

Kementrian Perdagangan menyebarkan paket kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau masyarakat. Paket itu bisa didapat di tujuh lokasi di DKI Jakarta.Salah satunya di lingkungan Kantor Kemendag.
“Pelaksanaan pasar murah di Kemendag merupakan pembuka rangkaian pasar murah di tujuh lokasi di wilayah DKI Jakarta,“ ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di sela-sela acara pasar murah di Jakarta, kemarin.

Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Berhemat

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan penghematan anggaran yang dapat disisihkan untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. “Harus melakukan penghematan,“ kata Presiden di Kota Bengkulu, kemarin.

Menurut Jokowi, dirinya telah menyampaikan hal tersebut dalam sejumlah kesempatan seperti saat memberikan arahan kepada para gubernur. “Intinya (penghematan itu) didorong untuk ke anggaran pembangunan,“ ujarnya.

Jokowi tidak Ingin Salah Langkah

Jokowi menegaskan ia tidak melarang. Pemerintah hanya menunggu sampai konflik yang terjadi di parlemen selesai agar tidak keliru dalam melangkah. Anggota kabinet dilarang mendatangi setiap undangan DPR RI, karena ketika itu masih ada konflik membara yang berujung dualisme parlemen.

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan akan memperbolehkan para pembantunya di Kabinet Kerja menyambangi Gedung DPR untuk memenuhi undangan para wakil rakyat. Menurut Jokowi, izin tersebut diberikan setelah ia menerima sinyalemen bahwa parlemen tidak lagi terbelah.

Pencurian Minyak Capai Rp2 Miliar per Hari

Kebocoran akibat kasus pencurian minyak produksi dalam negeri diperkirakan sedikitnya mencapai Rp2 miliar per hari. Itu baru perhitungan dari pencurian di satu kasus. “Ada kasus pencurian seperti pelubangan pipa saluran minyak bumi sebanyak 200 meter di Sumatra Selatan. Volumenya 2.000 barel per hari yang dicuri. Kalau mau diuangkan, nilainya mencapai Rp2 miliar per hari. Itu baru satu kasus di Sumsel.

Subsidi Tetap Hindari Politisasi BBM

Dengan kebijakan subsidi tetap, BBM subsidi akan sulit digunakan sebagai komoditas politik oleh dua kubu yang berseberangan, yakni pemerintah dan oposisi.

PEMERINTAH baru yang di dipimpin pasangan Presiden Wakil Presiden Joko Widodo¬ Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku Rabu (19/11) mulai pukul 00.00 WIB. Sebelumnya sejumlah penolakan mulai mengemuka, termasuk yang dilakukan dua kader PDIP, Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka.

Menteri Pertama dari Nias

KEGEMBIRAAN tampak ramai di Nias, Sumatra Utara, kala nama Yasonna Hamonangan Laoly disebut sebagai menteri hukum dan HAM pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya ia menjadi satu-satunya menteri asal Nias yang masuk kabinet. Yasonna lahir di Onowaembo, Desa Mado Laoli, Gunung Sitoli, Nias, Sumatra Utara. Itu sebuah desa terpencil yang berjarak 5 kilometer dari Gunung Sitoli. Bahkan akses jalan ke desa itu pun rusak parah.

Olahraga dan Agama Obat Mujarab

KESEHATAN merupakan faktor yang diutamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, jabatan pertamanya sebagai pembantu presiden itu membutuhkan energi ekstra guna menyambangi setiap sudut aparatur negara bekerja.