Google Adsense

BI Lakukan Sosialisasi Keaslian Rupiah Ke Masyarakat Samosir

Minggu, 22 Maret 2020

Guna meminimalisasi peredaran uang palsu di sejumlah daerah, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan IX Sumatra Utara dan Aceh melakukan sosialisasi keaslian uang Rupiah kepada masyarakat di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

Sebanyak 150 peserta yang terdiri dari guru dan pelajar SMU/SMK di Kabupaten tersebut turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

"Sosialisasi ini kami lakukan untuk meminimalisir peredaran uang palsu, khususnya di Kabupaten Samosir ini. Tak hanya itu, kami juga memberikan informasi terkait keaslian mata uang Rupiah yang harus ditingkatkan, karena pengetahuan masyarakat disini akan keaslian Rupiah sangat kurang," kata Deputi Bank Indonesia Perwakilan IX Sumatra Utara dan Aceh, Dewi Setyowati dihadapan peserta kegiatan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah di Kabupaten Samosir, Jumat 16/11.

Dijelaskan informasi ini sedini mungkin harus disampaikan kepada masyarakat, mulai dari anak sekolah, guru dan warga sekitar. Sebab, peredaran uang palsu kerap terjadi dimana saja, yakni di tempat keramaian hingga di pusat pasar. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan pihaknya tersebut akan memberikan penjelasan tentang cara membedakan uang Rupiah asli dengan yang tidak asli. Hal itu dikarenakan kebanyak masyarakat selama ini cukup sulit membedakan antara uang asli dengan uang palsu.

"Dipilihnya Kabupaten Samosir sebagai tempat sosialisasi ini, karena dianggap sebagai satu daerah yang rawan terhadap peredaran uang palsu. Tak hanya itu, daerah ini juga perekonomiannya bergerak maju khususnya di sektor jasa," jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi menambahkan, sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan menggunakan sistem 3D yaitu Dilihat, Diraba dan Diterawang. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menjaga Rupiah layaknya masyarakat Eropa yang menjaga mata yangnya seperti Dolar dengan baik.
"BI sudah berupaya agar uang Rupiah sulit dipalsukan yaitu dengan cara selalu melakukan inovasi terhadap disain, penggunaan tinta yang khusus dilakukan, namun masih ada pihak lain yang mencoba memalsukannya," tambahnya.

Sementara Deputi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Perwakilan IX Sumut dan Aceh, Kahfi Zulkarnaen mengungkapkan pihaknya juga sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penggunaan uang non tunai. Hal itu bertujuan agar peredaran uang palsu akan berkurang dan peredaran yang kartal juga mengecil dan lebih efisien.

Pada Juli 2013, pihaknya juga menghimpun uang palsu sebanyak 262 lembar. Dari jumlah itu, uang palsu yang banyak ditemukan adalah uang palsu pecahan Rp 50.000,- sebanyak 184 lembar, pecahan Rp 100.000,- sebanyak 61 lembar.

Selain itu, ada juga uang palsu pecahan Rp 20.000,- yang jumlahnya 13 lembar dan pecahan Rp 10.000,- dengan 3 lembar. "Sejak Januari sampai Juli 2013, BI sudah mengumpulkan uang palsu 2.278 lembar. Adapun pecahan yang paling banyak masih pecahan Rp 50.000 dengan jumlah 1.643 lembar dan pecahan Rp 100.000 (506 lembar). Saat ini jumlahnya sudah mulai berkurang jika dibandingkan tahun lalu. Kami juga sedang menggiatkan pembayaran dengan sistem non tunai dan diharapkan sosialisasi ke daerah ini tepat sasaran," ungkapnya.

Asisten Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Pusat, Gusti Syafruddin mengaku sangat senang, karena masyarakat di Kabupaten Samosir cukup antusias dengan sosialisasi ini. Bahkan, sejumlah pelajar yang ikut serta dapat mengerti dan ke depannya bisa menginformasikannya kepada keluarga dan juga warga setempat.

Sumber Media Cetak : Analisa, 19 November 2013

APEC Dorong Kerja Sama Ketenagakerjaan

Rabu, 18 Maret 2020

Negara-negara anggota APEC memberikan perhatian khusus terhadap berbagai masalah yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan KTT APEC di Indonesia tahun 2013 ini menjadi momentum peningkatakan kerja sama ketenagakerjaan antarnegara anggota APEC.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan untuk mencari solusi dan meningkatkan upaya upaya kerja sama di bidang ketenagakerjaan itu, negara-negara anggota APEC secara rutin menggelar berbagai forum diskusi resmi tingkat regional maupun internasional digelar secara rutin.

Belum lama ini, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan APEC-HRDWG (Human Resources Development Working Group) ke-35 yang diselenggarakan pada 21-26 Juni 2013 di Hotel Aryaduta, Kota Medan. Pertemuan itu menjadi salah satu rangkaian persiapan awal untuk pertemuan APEC 2013 di Bali.

"Pertemuan negara-negara APEC yang membahas kerja sama ketenagakerjaan selalu memberi penekanan khusus terhadap masalah Labor Social Protection, Network dan Capacity Building Network yang bisa diwujudkan antarnegara APEC, kata Muhaimin.

Selain itu kata Muhaimin, sejumlah masalah strategis terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja pun menjadi perhatian penting anggota APEC, termasuk pentingnya anggota APEC, termasuk pentingnya dialog untuk menyusun kebijakan perlindungan sosial tenaga kerja terkait perdagangan dan investasi dalam APEC.

"Beberapa tantangan yang dihadapi bersama mengenai underemployment, sektor informal, pengangguran usia muda (youth unemployment), ketidakcocokan keterampilan (skill mimatching)," kata Muhaimin.

Selanjutnya, dalam pertemuan negara-negara APEC juga dibahas mengenai Capacity Building Network sebagai program jangka panjang dan komprehensif mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan APEC. Para anggota menyepakati key areas of Capacity Building Network 2013-2014.

"Negara-negara APEC sepakat perlunya penguatan peningkatang pengembangan kapasitas kemampuan untuk UMKM dan pengusaha dalam menciptakan kesempatan kerja dan keberhasilan fasilitasi perdagangan dan investasi di APEC (menjelang 2020), terang Muhaimin.

Tak hanya itu, tambah dia, diperlukan pengembangan standar kompetensi dan sistem kualitas pelatihan serta penyedia jariangan pelatihan untuk menjembatani sekolah dengan pekerjaan sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Menurut Muhaimin, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) andal yang siap berkompetisi dalam era persaingan bebas. Kesiapan SDM ini menjadi salah satu aspek pendukung yang nantinya dibicarakan dalam KTT APEC tahun 2013 di Bali.

"Pemerintah Indonesia mendukung upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya di Indonesia untuk mencapai keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global," paparnya.

Peningkatan standar kompetensi kerja itu telah menjadi suatu keharusan agar tenaga kerja negara-negara APEC pada umumnya dan tenaga kerja Indonesia khususnya dapat bersaing dengan pekerja di luar negeri maupun pekerja asing di dalam negeri.

Saat ini kemampuan dan kompetensi tenaga kerja Indonesia cukup unggul. Salah satu buktinya ialah keberhasilan Indonesia meraih gelar juara umum ASEAN Skill Competition (ASC) IX tahun 2012.
"Kita telah siapkan balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia meningkatkan kompetensi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angkat pengangguran di pusat dan daerah," kata Muhaimin.

Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 13 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 252 BLK milik pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dengan jumlah infrastruktur mencapai 3.132 orang.
Terkait dengan pelaksanaan KTT APEC di Bali, Kemnakertrans mendukung pelaksanaan KTT dengan ikut mempersiapkan langkah antisipasi dan kebijakan dalam menghadapi implementasi komitmen pimpinan APEC Bogor Goals 1994. Yaitu perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada 2020 di wilayah Asia-Pasifik (APEC) dan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 yang akan mempengaruhio sektor ketenagakerjaan.

Sumber Media Cetak : Media Indonesia, 7 Oktober 2013