Google Adsense

Gubernur Babel Usulkan Moratorium Timah

Rabu, 04 Maret 2015

GUBERNUR Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi menyatakan jalan keluar terbaik guna menyelamatkan harga timah ialah menghentikan ekspor timah dalam batas waktu tertentu atau memberlakukan moratorium.

“Saya rasa jalan terbaik ialah kita harus segera lakukan moratorium timah demi menyelamatkan harga timah ini,“ kata Rustam seusai menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Babel di Hotel Aston, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (27/2).

Turunnya harga timah dunia menyebabkan daya beli masyarakat di Provinsi Babel pun turun menjadi 40%. “Daya beli masyarakat kita saat ini sudah di level 40%.Hal ini dapat kita rasakan.Padahal, Babel ini kan perekonomiannya tergantung pada timah. Kalau (harga) timah merosot, daya beli masyarakat pun akan merosot juga,“ ucap Rustam.

JAKARTA PUSAT Makam Gratis di Pelayanan Terpadu

Jumat, 30 Januari 2015

UNTUK menghilang kan pungutan liar atau pungli yang selalu membayangi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendirikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).Harapannya, PTSP itu akan mengakomodasi segala proses perizinan.

Namun, isu pungutan liar pun kembali menyeruak dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Masyarakat mengeluhkan pungli yang dilakukan sejumlah pelaku.Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar pun mengakui adanya pungli yang dilakukan sejumlah oknum.

Format UN Dirilis

KEPASTIAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang akan mengumumkan format ujian nasional (UN) melalui peraturan Mendikbud (permendikbud) segera diumumkan pekan ini.

“Insya Allah, Kamis (22/1) pekan ini, saya dapat kabar akan diumumkan resmi terkait format UN,'' ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Masih Minim Terobosan di Kementerian Perempuan

Rabu, 28 Januari 2015

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI menilai belum ada terobosan baru yang dilakukan dalam program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Padahal, terobosan baru diharapkan untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Belum ada terobosan baru program.Mungkin akibat rendahnya alokasi anggaran,“ ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifah, seusai rapat kerja dengan Kementerian PP-PA di Jakarta, kemarin.

Lembaga Kolektif Perangi Pembajakan Hak Cipta

PEMERINTAH secara serius melindungi hak cipta karya anak bangsa, khususnya bidang musik.Kemarin misalnya, dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan LMKN Hak Terkait yang akan menjembatani kepentingan para pencipta dan masyarakat pengguna hak cipta.

Kedua LMKN yang dilantik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di gedung Kemenkum dan HAM Jakarta itu ditugasi antara lain untuk menetapkan pendistribusian dan besaran royalti.