Modernisasi Tingkatkan Kewibawaan

PRESIDEN Joko Widodo ia menginginkan TNI memiliki sistem pertahanan yang disegani dunia. Untuk menuju ke arah sana, anggaran TNI terus ditingkatkan secara bertahap.

“TNI punya alutsista yamg modern dan ketinggalan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki semuanya agar negara kita punya wibawa. Nanti dimasukkan ke APBN-P,“ kata Jokowi saat mengunjungi pameran persenjataan TNI-AD di Silang Monas, Jakarta, kemarin.

Penanganan Perbatasan Cukup Tiga Kementerian

KELEMAHAN penanganan kawasan perbatasan lebih disebabkan banyaknya kementerian yang terlibat sehingga tidak fokus. “Kelemahan selama ini disebabkan penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian,“ tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai meninjau daerah perbatasan SebatikNunukan di Provinsi Kalimantan Utara, kemarin.

Warga Proaktif Menjaga Wilayah

ADA pepatah menyebutkan lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Begitu pula dalam menjaga wilayah Kompleks Permata agar tidak kembali lagi menjadi wilayah yang sebelumnya tenar dengan nama Kampung Ambon itu. Dibutuhkan sinergi antara pemangku kepentingan seperti BNN, kepolisian, dan Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan warga sekitar agar bisnis narkoba tidak kembali marak.

Patroli Terintegrasi Amankan Laut

Pelanggaran di perairan Indonesia didominasi praktik penyelundupan BBM dan illegal fishing. "Jumlah keseluruhan sekitar 540, tetapi sepertiganya rusak, dan sepertinya lagi rusak berat. "
Dicky R Munaf Sekretaris Pelaksana Harian Bakorkamla

BADAN Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) mengata kan upaya penindakan terha dap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia akan lebih efektif dilakukan dengan patroli terintegrasi di antara 12 stakeholder di bawah koordinasi Bakorkamla.

RYAMIZARD RYACUDU Sang Penjaga Kedaulatan

Peningkatan alutsista dan transfer teknologi dipercaya meningkatkan kemampuan TNI Indonesia ke depannya sehingga bisa menjaga wilayah Indonesia.

RUDY POLYCARPUS “R YAMIZARD Ryacudu adalah militer pemikir, demokratis, dan loyal ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pernah jadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), dan saya minta jaga kebijakan pertahanan kita.“

Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo kala mengumumkan nama menteri Kabinet Kerja pada 26 Oktober di halaman tengah Istana. Loyal kepada negara merupakan salah satu alasan Jokowi memercayakan posisi Menteri Pertahanan kepada alumnus Akabri 1974 itu.

Teknologi Militer Topang Poros Maritim

Industri sipil dan industri militer harus bekerja sama dalam merealisasikan gagasan pemerintahan Jokowi-JK. Pengembangan teknologi militer penting untuk mendukungdan merealisasikan gagasan besar tentang poros maritim dunia. Banyak peralatan militer bisa dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat kepulauan.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mesti ada sinergi antara riset industri dan pertahanan. Tanpa kemampuan industri maritim yang kuat, eksplorasi kekayaan alam demi kepentingan ekonomi masyarakat kepulauan tidak bisa berjalan maksimal.

6 Negara Diajak Cegah Pencurian Ikan

KARENA tidak puas hanya mengeluarkan moratorium izin kapal ikan besar dan membentuk satuan tugas untuk menertibkan pencurian ikan (illegal fishing), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengundang enam duta besar untuk diajak bersepakat menekan pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Pencurian ikan merupakan permasalahan yang terjadi selama ini. Perlu dibahas bersama duta besar negara terkait untuk menekan pencurian oleh nelayan asing,“ kata Susi di kantornya, kemarin.

Pengindraan Jauh untuk Laut

Lapan mengembangkan teknologi pengindraan jauh di bidang kelautan agar bisa memberikan informasi spasial pulau-pulau terluar serta pendayagunaan laut untuk sektor ekonomi dan wisata.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengembangkan teknologi pengindraan jauh yang mampu memantau laut secara menyeluruh dan sistematik. Itu penting untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berupaya meningkatkan kemajuan di sektor maritim.

Illegal Fishing akan Ditekan

PENANGKAPAN ikan secara ilegal oleh nelayan asing yang dilengkapi kapal-kapal besar di perairan Indonesia menjadi momok bagi nelayan lokal. Jumlah kerugian akibat aktivitas illegal fishing mencapai Rp100 triliun/ tahun.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengatakan pihaknya bakal menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan untuk meminimalisasi illegal fishing.

Menko Polhukam Fokus pada Pengamanan Laut

"Karena masalah keamanan yang terjadi di laut sekarang ini ialah ego sektoral setiap instansi yang memiliki kewenangan di laut. Polhukam menjadi ujung tombak di darat, dan laut melalui Bakorkamla."
Tedjo Edhy Purdijatno Menko Politik Hukum dan Keamanan

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan isu keamanan laut menjadi salah satu fokus kementeriannya. Pasalnya, untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, harus dibentuk satu badan komando yang membidangi permasalahan keamanan dan keselamatan laut.

“Karena masalah keamanan di laut sekarang ini merupakan ego sektoral setiap instansi yang memiliki kewenangan di laut,“ ujarnya saat upacara serah terima jabatan (sertijab) dari Djoko Suyanto kepada dirinya di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

TNI-AL Menuju Kelas Dunia

Untuk menjadi angkatan laut kelas dunia, TNIAL harus mengefektifkan pengamanan di laut. Hal itu perlu didukung alutsista yang memadai. TNI Angkatan Laut RI menyatakan komit mennya untuk me jadi angkatan laut kelas dunia. Langkah itu penting, karena Indonesia merupakan negara maritim.

Untuk mencapai hal tersebut, TNI-AL terus berupaya meningkatkan kualitasnya. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir ketika mengunjungi Media Group, Selasa (28/10).

“Komitmen ini seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan In donesia sebagai poros maritim dunia,“ ujarnya.