Google Adsense

RYAMIZARD RYACUDU Sang Penjaga Kedaulatan

Selasa, 11 November 2014

Peningkatan alutsista dan transfer teknologi dipercaya meningkatkan kemampuan TNI Indonesia ke depannya sehingga bisa menjaga wilayah Indonesia.

RUDY POLYCARPUS “R YAMIZARD Ryacudu adalah militer pemikir, demokratis, dan loyal ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pernah jadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), dan saya minta jaga kebijakan pertahanan kita.“

Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo kala mengumumkan nama menteri Kabinet Kerja pada 26 Oktober di halaman tengah Istana. Loyal kepada negara merupakan salah satu alasan Jokowi memercayakan posisi Menteri Pertahanan kepada alumnus Akabri 1974 itu.

Pria yang lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 21 April 1950, itu dibesarkan dalam keluarga militer.
Ayahnya Musanif Rya cudu, berpangkat terakhir Mayor Jenderal TNI dikenal dekat de ngan Presiden pertama Indonesia Soekarno.

Sepanjang kariernya, sederet jabatan starategis TNI-AD pernah dipegangnya. Seperti, Panglima Divif 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam V/Brawijaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, serta Kepala Staf Angkatan Darat. Sebagai tentara, ia dikenal lurus dan tegas serta di kenal dekat dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebagai Menhan, salah satu pekerjaan rumah Ryamizard adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti visi dan misi Jokowi. Meski menduduki posisi Menhan, masih banyak yang meragukannya. Pasalnya, Ryamizard dinilai lebih menguasai bidang Angkatan Darat dibanding membangun kekuatan maritim.

“Saya Menhan, akan urus semua angkatan, bukan Angkatan Darat saja,“ cetusnya di Jakarta, Rabu (5/11). Saat ini Ryamizard dihadapkan pada tugas yang cukup berat, yakni melanjutkan program modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI, yang sebelumnya dilakukan Purnomo Yusgiantoro pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ryamizard mengamini, alutsista Indonesia masih belum memadai untuk mencakup seluruh wilayah nasional.

“Kami akan coba tingkatkan terus hingga 90 persen. Kekuataan sekarang sekitar 60 persen-70 persen,“ ujarnya. Industri alutsista dalam negeri, kata dia, akan didorong menjadi pemasok utama persenjataan nasional. Ia menilai, saat ini Indonesia terlalu banyak bergantung pada produksi alutsista dari luar negeri. Perlahan, Indonesia mulai mengurangi ketergantungannya.

“Sekarang kami lebih banyak bekerja sama dengan ahli teknologi (luar negeri). Ke depan, kita akan buat sendiri. Misalnya kapal selam, diperkirakan dalam dua tahun, kita sudah bisa (produksi),“ cetusnya.

Indonesia, Ryamizard menambahkan, sudah mencoba memproduksi kapal selam dan pesawat tempur, namun masih memakai tenaga ahli dari luar negeri. Ia berharap, dalam waktu dekat, transfer ilmu dari tenaga ahli asing bisa terlaksana. Pengiriman anggota TNI untuk pelatihan dengan negara lain akan tetap dilakukan.

“Jadi nanti kita bisa buat kapal selam, pesawat tempur, dan roket sendiri. Kalau bisa buat sendiri, apa pun bisa kita laksanakan,“ ujarnya.

Untuk kapal selam, jelasnya, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Tidak hanya itu, Ryamizard mengaku menjajaki pembuatan pesawat dengan `Negeri Ginseng' itu.

Rencananya, Kemenhan akan menambah tiga pesawat tempur. Pesawat-pesawat ini nantinya juga akan menambah kekuatan alutsista di bidang kemaritiman.

“Tahapnya masih rancang bangun dan pembuatannya mungkin bisa lima tahun ke atas,“ kata Ryamizard. Perkuat alutsista Tidak semata itu, Ryamizard juga melihat lemahnya Indonesia kala ada negara lain yang melintasi wilayah Tanah Air tanpa izin. Seperti saat pesawat asal Arab Saudi melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin, awal pekan ini, Ryamizard menjadi berang.

Ia semakin kecewa dengan besaran denda yang dibebankan pemerintah kepada pesawat tersebut. Selain dianggap tidak menghargai kedaulatan nasional, denda yang dikenakan sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasional Sukhoi untuk mengejar dan mendaratkan paksa pesawat tersebut.

“Pesawat Sukhoi kita sekali mengejar habiskan Rp400 juta, dua pesawat Sukhoi yang kejar sudah Rp800 juta, kok dendanya cuma Rp60 juta. Kecil sekali,“ kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan besaran denda yang sebesar-besarnya agar menimbulkan efek jera serta bisa menutupi ongkos operasional. “Nanti akan dibicarakan dengan presiden,“ ujarnya.

Solusi lain, Ryamizard berjanji memperkuat radar TNI Angkatan Udara. Sebab, radar udara sangat penting untuk memantau pesawatpesawat asing yang sengaja masuk ke wilayah Indonesia. Radar, kata Ryamizard, merupakan mata bagi TNI-AU untuk mengamankan kedaulatan udara. “Akan ada penambahan sistem radar, juga pesawat tempur,“ katanya.

Menurut Ryamizard, masalah teknis dalam pengamanan wilayah Indonesia bukan sekadar dialami AU. Pengamanan wilayah laut juga sering terkendala masalah serupa. Contohnya, kapal-kapal perang TNI-AL tak bisa mengawasi perairan Indonesia setiap saat karena keterbatasan anggaran untuk bahan bakar. Alhasil, para pencuri ikan sudah tahu kapan saja kapal TNI-AL berpatroli.

“Ketika tidak berpatroli, mereka masuk dan mengambil kekayaan laut kita. Jadi, penambahan sistem persenjataan harus dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara,“ cetus Ryamizard. (M-5) Media Indonesia, 7/11/2014, halaman 24