Google Adsense

SDM Kementerian Baru Segera Rampung

Jumat, 07 November 2014

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Rebiro) memastikan penempatan sumber daya manusia (SDM) untuk kementerian yang baru dibentuk akan rampung sebelum pembahasan APBN 2015.

“Dengan demikian, kementerian yang baru dibentuk atau digabung dapat segera menyusun program kerja mereka dan tercantum dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2015,“ kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan dan Rebiro Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (4/11).

Herman optimistis walaupun tidak ada penambahan pegawai baru, struktur kabinet kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dapat berjalan dengan baik mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.

Menurut dia, saat ini audit organisasi dilakukan guna memastikan berapa kebutuhan pegawai mengisi kementerian baru dan mencari lembaga yang kelebihan pegawai untuk dipindahkan. “Pengisian sumber daya aparatur di kementerian baru dilakukan secara seksama dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki,“ kata dia.

Ia mengatakan secara umum, data awal berapa kebutuhan pegawai di kementerian baru sudah ada, tapi tentu perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Kabinet Kerja terdiri atas 34 kementerian, dan ada sejumlah pos baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu, ada kementerian yang digabung, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara itu, Menpan dan rebiro Yuddy Chrisnandi mengunjungi kantor Kementerian BUMN untuk berkoordinasi mengenai penataan kelembagaan dan organisasi terkait rencana pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS dalam lima tahun mendatang. Ia menjelaskan, lawatan ke Kementerian BUMN merupakan rangkaian kunjungannya ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang sebaik-baiknya. (Cah/Ant/P-4) Media Indonesia, 5/11/2014, halaman 5