Pemberian bantuan keuangan dari APBD Jateng 2015 itu berdasarkan asas keadilan, asas proporsional, dan asas transparansi. KABUPATEN Cilacap menjadi daerah pene rima terbesar alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2015.
“Dari alokasi APBD Jawa Tengah 2015 sebesar Rp730,93 miliar, Kabupaten Cilacap mendapat bantuan keuangan Rp39,4 miliar. Kota Magelang terkecil menerima bantuan keuangan dengan Rp10 miliar,“ kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, kemarin.
Hal tersebut disampaikan Ganjar seusai menggelar rapat koor dinasi dengan kepala daerah di 35 kabupaten/kota se-Jateng terkait dengan rencana pemberian bantuan keuangan.
Ia menjelaskan pemberian bantuan keuangan yang berasal dari APBD Jateng 2015 untuk 35 kabupaten/kota itu berdasarkan asas keadilan, asas proporsional, dan asas transparansi.
Menurut Ganjar, setiap kabupaten/kota yang menerima bantuan keuangan itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik luasan wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan.
“Cilacap mendapat bantuan keuangan terbesar karena memiliki wilayah terluas di Jateng sehingga cukup logis jika mendapat bantuan keuangan terbesar,“ ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Selain itu, kata dia, angka kemiskinan, jumlah pengangguran, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi di Kabupaten Cilacap menjadi pertimbangan dalam memberikan bantuan keuangan.
Setelah Kabupaten Cilacap, penerima alokasi bantuan keuangan selanjutnya ialah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pur balingga, dan Kabupaten Purworejo.
Dalam rakor tersebut, Ganjar meminta seluruh bupati dan wali kota se-Jateng untuk menyusun daftar usulan program berbasis musyawarah perencanaan pembangunan yang diprioritaskan terkait dengan alokasi bantuan keuangan.
Sebelum menetapkan, Ganjar akan kembali mengundang bupati dan wali kota untuk mengecek daftar usulan program yang telah disusun agar dapat berjalan dengan yang telah direncanakan.
“Saya mau tunjukkan kalau sudah setransparan ini dikritik, saya mau nanya kepada yang mengkritik, cara apa lagi yang Anda kehendaki untuk transparan karena terbukti selama ini (pencairan bantuan keuangan) tidak berjalan dengan baik,“ katanya.Jangan diulur Pada bagian lain, Ganjar sebelumnya meminta waktu rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak diulur-ulur.Pasalnya, penaikan harga BBM berkaitan erat dengan kenaikan upah buruh menjelang akhir tahun.
“Saya sudah minta pada Menteri Tenaga Kerja sebelum penaikan harga BBM harus dihitung dengan jelas agar dapat disesuaikan dengan kenaikan upah buruh,“ katanya.
Menurut Gubernur, tidak adanya kepastian penaikan harga BBM berdampak luar biasa, terutama pengaruhnya terhadap buruh dan pengusaha. “Tidak hanya buruh, pengusaha juga kasihan menanti ketidakpastian ini,“ tandas Ganjar. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah akan menunggu batas waktu penaikan harga BBM sampai November. “Jika Jakarta juga belum menaikkan harga BBM, upah buruh akan kami tetapkan pada 30 November,“ katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Andres Lagimin, mengatakan guna mengantisipasi kisruh tarif angkutan, Organda bersama instansi terkait lainnya berupaya menghitung dan mengamankan tarif angkutan pascapenaikan harga BBM nanti. (RZ/UL/N-1) Media Indonesia, 18/11/2014, halaman 12
3 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar