Google Adsense

Pembagian Bantuan Sosial tidak Merata

Rabu, 26 November 2014

PULUHAN warga miskin di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kecewa karena tidak bisa mencairkan dana kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Warga miskin yang sudah berkumpul di PT Pos Indonesia Kupang, terpaksa pulang ka rena nama mereka tidak masuk daftar penerima.

Leonard Ndun, 84, warga RT 16 RW 14, Kelurahan Tuak Daun Merah terpaksa pulang karena tidak mendapatkan dana kompensasi. “Saya diminta ketua RT untuk datang ke kantor pos mencairkan dana kompensasi BBM sebesar Rp400 ribu. Saya cuma disuruh bawa kartu keluarga saja,“ kata Leonard menirukan permintaan ketua RT.

Namun, sampai di kantor pos, namanya tidak masuk dalam daftar penerima daftar kompensasi BBM tingkat kelurahan. Adapun Dian, warga RT 1 Kelurahan Fatululi, mengaku tidak masuk daftar penerima bantuan sosial. Dian menyebutkan ada 45 rumah tangga sasaran (RTS) di kelurahannya tergolong miskin, hanya 15 RTS yang dibantu.

Dalam menanggapi hal itu, Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial NTT Johanis Mau menjelaskan penyaluran dana kompensasi BBM untuk 11.850 RTS di Kota Kupang menggunakan data penduduk miskin yang dikeluarkan BPS 2011.

Selain itu, di Jawa Tengah, sebanyak 2,5 juta keluarga miskin akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu Indonesia sehat (KIS).

Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Rajeshanegara Sutedja menjelaskan untuk tahap awal dari 35 kabupaten/ kota akan difokuskan di Kota Semarang dan Kota Tegal, dengan rincian sebanyak 130 ribu KKS, 160 ribu KIP, dan 650 ribu KIS.

Pembagian dana kompensasi BBM yang tidak merata juga dikeluhkan tukang pijat tunanetra. Sulaeman, Ketua Persatuan Tunanetra cabang Kota Sukabumi, Jawa Barat, ini mengaku miris karena sekitar 40 anggotanya tidak terdata untuk mendapatkan dana kompenasi BBM.

Pada bagian lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak perlu merevisi ketentuan upah minimum provinsi 2015 karena sudah mempertimbangkan harga BBM. (PO/HT/BB/YK/ AU/N-4) Media Indonesia, 20/11/2014, halaman 11