Google Adsense

Jokowi tidak Ingin Salah Langkah

Minggu, 30 November 2014

Jokowi menegaskan ia tidak melarang. Pemerintah hanya menunggu sampai konflik yang terjadi di parlemen selesai agar tidak keliru dalam melangkah. Anggota kabinet dilarang mendatangi setiap undangan DPR RI, karena ketika itu masih ada konflik membara yang berujung dualisme parlemen.

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan akan memperbolehkan para pembantunya di Kabinet Kerja menyambangi Gedung DPR untuk memenuhi undangan para wakil rakyat. Menurut Jokowi, izin tersebut diberikan setelah ia menerima sinyalemen bahwa parlemen tidak lagi terbelah.

“Hari ini (Rabu) mungkin selesai (konflik DPR), ya kalau dipanggil, silakan,“ kata Jokowi kepada wartawan saat blusukan ke Bengkulu dengan agenda meninjau paket Kartu Sakti, kemarin.

Menurutnya, larangan presiden yang tertuang dalam surat edaran No SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014 punya landasan yang kuat. Anggota kabinet, ujarnya, dilarang mendatangi setiap undangan DPR RI, karena masih ada konflik membara yang berujung dualisme di parlemen.

“Kalau menteri dipanggil ke DPR pasti keliru dan datang pasti juga keliru. Menteri dapat datang di DPR jika permasalahan di dewan antara koalisi dan koalisi itu sudah selesai,“ katanya.

Substansi surat edaran itu ialah para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala staf angkatan, Kepala BIN, dan Jaksa Agung diminta menunda pertemuan dengan DPR baik dengan pimpinan maupun alat kelengkapan dewan agar DPR berkesempatan melakukan konsolidasi internal.

Surat edaran tersebut sempat menimbulkan pro-kontra di DPR. Namun, Jokowi memastikan ia tidak pernah bermaksud melarang-larang.“Siapa yang melarang? Kita menunggu sampai yang di dewan itu selesai,“ cetus Jokowi lagi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan konflik internal terkait dualisme pimpinan parlemen membuat pemerintah serbasalah.

“Karena komisi-komisi belum terbentuk lantaran belum disetujui kedua belah pihak. Lalu, kami ke sana menemui siapa? Ke sana salah, ke sini salah,“ ujar Tedjo di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan, karena alasan itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengeluarkan surat edaran kepada menteri dan pejabat setingkat untuk menunda rapat dengan DPR. Surat edaran itu, jelas Tedjo, tidak memiliki batas waktu.

“Begitu alat kelengkapan DPR terbentuk dan dilaporkan kepada pemerintah, surat tersebut otomatis dicabut,“ ujarnya.Ajakan bersinergi Ketua DPR Setya Novanto mengajak pemerintah bersinergi dalam membangun bangsa. Ia mengingatkan pemerintah tidak bisa jalan sendiri terutama mengenai politik anggaran karena harus mendapat persetujuan DPR. “Karena itu, kedua lembaga harus berjalan bersamasama,“ katanya.

Ia mengaku sudah mengutarakan hal tersebut ke Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sudah memberikan sinyalemen positif agar kemitraan kedua lembaga berjalan dengan baik.

“Saya tadi malam komunikasi dengan Presiden Jokowi. Saya mengajak membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dan DPR. Presiden menyambut baik keinginan saya,“ tukas Setya.

Menurutnya, kalau pemerintah kuat, pembangunan akan berjalan lancar. “Pemerintah dan DPR harus solid,“ katanya. (BG/Pol/Nov/P-6) Media Indonesia, 27/11/2014, halaman 4