KELEMAHAN penanganan kawasan perbatasan lebih disebabkan banyaknya kementerian yang terlibat sehingga tidak fokus. “Kelemahan selama ini disebabkan penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian,“ tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai meninjau daerah perbatasan SebatikNunukan di Provinsi Kalimantan Utara, kemarin.
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut. Anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian, hasilnya akan lebih terarah dan bagus.
“Seharusnya fokus, 2-3 kementerian saja yang mengurusnya,“ jelas Presiden. Untuk itu, akan diadakan koordinasi ulang dan ditentukan instansi yang lebih pantas menangani keseluruhan masalah perbatasan secara lebih integral dan komprehensif. Presiden menegaskan masalah perbatasan yang akan diatasi tidak sebatas pembangunan infrastruktur, tapi juga peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan. “Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan di negara maju tidak tergantung kepada sumber daya alam, tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat,” paparnya.
Saat meninjau daerah perbatasan, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Presiden juga menyambangi sekolah di ka wasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.
Seskab Andi Widjajanto yang ikut dalam rombongan mengatakan Presiden akan memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan martabat bangsa. “Jangan sampai infrastruktur di perbatasan ketinggalan jauh dari negara sebelah,” pungkasnya. (SY/P-2) Media Indonesia, 17/12/2014, halaman 6
3 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar