Google Adsense

Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Berhemat

Senin, 01 Desember 2014

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan penghematan anggaran yang dapat disisihkan untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. “Harus melakukan penghematan,“ kata Presiden di Kota Bengkulu, kemarin.

Menurut Jokowi, dirinya telah menyampaikan hal tersebut dalam sejumlah kesempatan seperti saat memberikan arahan kepada para gubernur. “Intinya (penghematan itu) didorong untuk ke anggaran pembangunan,“ ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN Rebiro) Yuddy Chrisnandi mengatakan penghematan anggaran belanja barang dan pegawai salah satunya dilakukan de ngan membatasi kegiatan rapat di luar kantor.
“Penghematan ini dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain,“ kata Yuddy.

Ia menuturkan langkah-langkah penghematan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi instansi masingmasing, tanpa mengurangi efisiensi kinerjanya terhadap masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat sebesar Rp16 triliun dipergunakan untuk infrastruktur.
“Semuanya untuk mendukung yang diprioritaskan itu, prioritasnya itu infrastruktur, infrastruktur juga ada prioritasnya, yang diperuntukkan untuk peningkatan produksi pangan, irigasi, waduk, dan lain-lain,“ katanya.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran.

“Akan kita lakukan penghematan. Salah satu caranya, yaitu dengan memotong anggaran honor rapat para pegawai negeri sipil (PNS),“ kata Basuki.

Rencananya, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pemotongan tersebut akan dilakukan mulai 2015 dengan tujuan untuk menghemat lebih banyak anggaran.

“Kalau berdasarkan hitungan kita, dengan adanya pemotongan anggaran honor tersebut, pengeluaran APBD DKI bisa dihemat sampai Rp2,3 triliun,“ ujar Ahok.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal mengatakan efisiensi anggaran di pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota di daerah ini harus tetap proporsional sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Tidak semua anggaran bisa dipangkas habis, yang logis saja kalau misalnya kita menjamu menteri atau pejabat, masak harus ditempatkan di balai desa. Efesiensi anggaran bukan untuk meniadakan sesuatu yang penting,“ katanya di Samarinda, kemarin. (MY/Ant/P-6) Media Indonesia, 27/11/2014, halaman 6