Google Adsense

Menanti Kabinet Menuju Indonesia Hebat

Senin, 20 Oktober 2014

Jokowi tidak gembar-gembor dalam menyeleksi calon menteri. Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit menilai itu merupakan bentuk kehati-hatian Jokowi. SELAIN pelantikan Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia, pengumuman nama nama menteri dan pejabat lembaga setingkat menteri termasuk yang menyedot perhatian. Alih-alih melakukan pemanggilan seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi menggelar `operasi senyap'.

Dia ingin berkonsentrasi penuh agar bisa memiliki pembantu presiden yang bisa mengikuti ritme kerjanya selama 5 tahun mendatang untuk menciptakan Indonesia hebat. Hari-hari menjelang pelantikan selalu diisi dengan mempersiapkan postur kabinet dan figurfigur yang akan mengisi pos tersebut.

“(Saya) mempersiapkan postur kabinet, arsitektur kabinetnya itu seperti apa, dan mengisi di pos-pos itu siapa saja. Kerja dari pagi ke pagi saja enggak rampung rampung banyak sekali. Sudah ada, tetapi belum kita finalkan, mungkin minggu depan sudah selesai,“ ujar Jokowi ketika diwawancara pertengahan pekan kemarin.

Dalam `operasi senyap' itu, Jokowi sebenarnya tidak bekerja sendiri. Dia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mencermati rekam jejak kandidat. Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang masuk penjara membuat Jokowi sangat berhatihati dalam memilih. Jumat (17/10) lalu, seluruh nama calon pembantu presiden sudah diserahkan.Tidak ada yang mau membocorkan.Ketua KPK Abraham Samad bungkam begitu pula Ketua dan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno dan Hasto Kristiyanto.

“Kami tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar Presiden. (Bahkan) wakil presiden dan tim transisi, tidak akan kami beri tahu.Kami hanya ingin memberi tahu tentang track record calon menteri itu kepada Jokowi,“ ungkap Abraham.

Diyakini, ada 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu kementerian koordinator politik, hukum, dan hak asasi manusia, kementerian koordinator perekonomian, kementerian koordinator maritim, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Adapula kementerian koordinator kesejahteraan masyarakat dan sosial budaya. Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. Rencananya nama-nama menteri akan diumumkan sehari setelah Jokowi dilantik.Bentuk kehati-hatian Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit mengatakan `operasi senyap' itu adalah bentuk kehati-hatian yang dilakukan Jokowi-JK. “Kalau menurut saya, itu merupakan kehati-hatian karena sekarang terlalu banyak orang,“ kata Sukardi seusai diskusi buku Jokowi `Catatan dan Persepsi' di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, sejumlah nama dari kalangan nonpartai digadang-gadang bakal masuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bakal dilebur menjadi satu.

Nama Rini Soemarno menguat menjadi salah satu kandidat, bersaing dengan nama Menteri Perdagangan saat ini, Muhammad Lutfi. Menurut internal PDI Perjuangan, sosok Rini disodorkan oleh partai karena pengalamannya.

“Rini akan bersaing dengan Pak Lutfi yang disodorkan Jusuf Kalla. Keduanya sama kuat,“ ujar sumber tersebut. Figur Sri Mulyani mencuat sebagai calon menteri koordinator dan perekonomian. Jokowi sudah menjalin komunikasi dengan Sri Mulyani, pun dengan JK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sudah memberikan restunya. Nama Sri Mulyani, menurut sumber ini, bisa jadi momok bagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Soal kasus pajak dan utang perusahaan Bakrie,“ ujar sumber ini.

Adapun untuk jabatan jaksa agung, nama Kepala PPATK Muhammad Yusuf, bekas Kepala PPATK Yunus Husein, dan Deputi Penegakan Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Mas Achmad Santosa, yang juga bekas anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mencuat.

Jokowi menginginkan jaksa agung yang memiliki rekam jejak bersih dan bernyali seperti Abraham Samad. Untuk menteri keuangan, nama Sri Mulyani dan Darmin Nasution juga beredar bersama Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, pernah mengatakan salah satu kriteria menteri keuangan ialah bisa membuat APBN yang tidak mengandalkan pada pembelanjaan luar negeri. (P-6) Sumber : Media Indonesia, 20/10/2014, Halaman : 12