Google Adsense

Pilkada Kalteng Butuh Rp13 Miliar

Selasa, 12 Januari 2016

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah mengaku kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sempat tertunda. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp15 miliar.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Syar’i mengemukakan itu saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, kemarin.Ahmad menyebutkan penambahan anggaran antara lain untuk honor Panitia Pemungutan Suara (PPS)/Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggaran yang disiapkan untuk pilkada serentak 9 Desember 2015 hanya cukup hingga Desember 2015.

“Sekarang harus nambah, itu harus siapkan anggaran juga,” terangnya.

Provinsi Kalteng mengalami penundaan pemungutan suara dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015 karena gugatan salah satu pasangan calon, Ujang Iskandar-Jawawi, menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Kemudian, berlanjut dengan pengajuan kasasi oleh KPU hingga berakhir dengan kemenangan KPU.

Dalam menyikapi persoalan anggaran Kalteng tersebut, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap tambahan segera disiapkan.

Rencananya, pilkada Kalteng akan digelar pada 27 Januari mendatang. “Itu kan APBD, otoritasnya dari gubernur. Ini harus segera, kalau enggak ini akan memperlambat lagi.” Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah menghubungi Penjabat Gubernur Kalteng dan membicarakan masalah anggaran. “Saya kontak, Penjabat Gubernur Kalteng siap,” terangnya.

Sekretaris KPU Kalteng Regumi memperkirakan kebutuhan tambahan dana pilkada susulan mencapai Rp13 miliar.

Dana akan banyak tersedot untuk kebutuhan distribusi surat suara ke 5.755 tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Ujang Iskandar-Jawawi berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dalam 1-2 hari ke depan. Kuasa hukum pasangan Ujang-Jawawi, Taufi k Basari, mengakui pengajuan PK itu tidak akan mengubah putusan pembatalan pencalonan pasangan yang diusung Partai NasDem tersebut.

“Ini kami lakukan karena kami melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tutur Taufi k. (Media Indonesia, 05/01/2016 halaman 5)