JAKARTA PUSAT Makam Gratis di Pelayanan Terpadu

UNTUK menghilang kan pungutan liar atau pungli yang selalu membayangi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendirikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).Harapannya, PTSP itu akan mengakomodasi segala proses perizinan.

Namun, isu pungutan liar pun kembali menyeruak dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Masyarakat mengeluhkan pungli yang dilakukan sejumlah pelaku.Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar pun mengakui adanya pungli yang dilakukan sejumlah oknum.

Format UN Dirilis

KEPASTIAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang akan mengumumkan format ujian nasional (UN) melalui peraturan Mendikbud (permendikbud) segera diumumkan pekan ini.

“Insya Allah, Kamis (22/1) pekan ini, saya dapat kabar akan diumumkan resmi terkait format UN,'' ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Masih Minim Terobosan di Kementerian Perempuan

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI menilai belum ada terobosan baru yang dilakukan dalam program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Padahal, terobosan baru diharapkan untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Belum ada terobosan baru program.Mungkin akibat rendahnya alokasi anggaran,“ ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifah, seusai rapat kerja dengan Kementerian PP-PA di Jakarta, kemarin.

Lembaga Kolektif Perangi Pembajakan Hak Cipta

PEMERINTAH secara serius melindungi hak cipta karya anak bangsa, khususnya bidang musik.Kemarin misalnya, dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan LMKN Hak Terkait yang akan menjembatani kepentingan para pencipta dan masyarakat pengguna hak cipta.

Kedua LMKN yang dilantik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di gedung Kemenkum dan HAM Jakarta itu ditugasi antara lain untuk menetapkan pendistribusian dan besaran royalti.

Bersama Jalani Mil Terakhir untuk Sistem Peringatan Dini

Sedekade Tsunami Samudra Hindia
HARI ini 10 tahun lalu, dunia mengalami salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat.Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter di lepas pantai barat Sumatra, Indonesia, memicu tsunami besar yang secara langsung memberikan dampak di 14 negara di Asia dan Afrika.Dampak dari pergeseran tektonik dan lempengan menimbulkan dampak berupa ombak yang mengakibatkan sekitar 230 ribu orang tewas dan penderitaan yang besar bagi umat manusia.

Sepuluh tahun kemudian, kita bersama-sama sebagai masyarakat mengenang para korban yang hilang akibat amukan alam dan memahami penderitaan mereka akibat bencana alam yang telah melanda wilayah kita. Bulan ini, beberapa negara yang terkena dampak di wilayah ini akan menjadi tuan rumah upacara peringatan tsunami Samudra Hindia.

Nusantara Rentan Tsunami

TSUNAMI yang meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 seakan mengingatkan bahwa kepulauan di Nusantara ini sangat rentan dilanda gempa yang berpotensi menimbulkan gulungan ombak raksasa. Hal itu dikemukakan oleh pakar seismologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sri Widiyantoro kepada Media Indonesia, kemarin.

Sektor maritim Indonesia Butuh Adaptasi dan mitigasi

INDONESIA menggulirkan isu kemaritiman di Konferensi Internasional Perubahan Iklim (UNFCCC) di Lima, Peru, awal Desember. Isu tersebut dielaborasi dalam lima sektor penting penanggulangan perubahan iklim, yakni mitigasi, adaptasi, alih teknologi, penguatan kapasitas, dan pendanaan global.

“Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung terhadap kemaritiman. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi adaptasi dan mitigasi di sektor tersebut,“ kata Ketua Delegasi Indonesia Rachmat Witoelar.

Perspektif tersebut selaras dengan konsentrasi kebijakan pemerintah saat ini, yakni pengembangan sektor kemaritiman. Sejumlah skenario pun disiapkan untuk menekan penyebab dan dampak perubahan iklim di sektor tersebut. Satu di antaranya menjaga kelestarian terumbu karang dari ancaman mobilisasi dan pembangunan infrastruktur.

Eksplorasi Kunci Penambahan Cadangan

Hinnga kini masih banyak masyarakat yang terbuai oleh pendapat masa lalu bahwa negeri kita kaya minyak.Dahulu, dari bangku sekolah dasar sebagian dari kita memang sudah diajarkan untuk berpikir bahwa Indonesia berlimpah emas hitam tersebut. Namun, tepatkah logika seperti itu terus berkembang?

Hal pertama yang harus dipahami adalah minyak dan gas alam (migas) merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan.Sumberdaya ini terbentuk dari proses geologi jutaan tahun lalu. Di saat cadangan di suatu tempat sudah benar-benar habis, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menambah cadangan tersebut. Kita hanya bisa berusaha menemukan sumber-sumber cadangan baru di lokasi berbeda.
Selain itu, perlu diingat, tidak semua cadangan migas yang ditemukan bisa dimanfaatkan. Hanya yang cukup ekonomis untuk dikembangkan yang akan diangkat ke permukaan sampai menghasilkan pendapatan negara.

Jaga Fasilitas Hulu Migas demi Kepentingan Negara

PENJARAHAN mi nyak yang marak terjadi di wilayah Jambi dan Sumatra Selatan pada pertengahan tahun lalu menyebabkan ruas pipa minyak milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) PT Pertamina berhenti sementara.Alhasil, disetopnya aktivitas pipa ini sempat menganggu keamanan pasokan energi nasional.

Tidak bisa dipungkiri, gangguan keamanan di daerah operasi hulu migas memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kontraktor KKS. Apalagi, bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki karakter padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi.Maka dari itu, isu keamanan menjadi isu krusial bagi bisnis ini.

Gangguan keamanan merupakan salah satu faktor non teknis penyebab target produksi migas nasional tidak tercapai. Otomatis, gangguan dan ancaman keamanan terhadap operasional industri hulu migas seperti penjarahan minyak, akan berdampak pada kerugian negara. Pasalnya, sektor migas merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap penerimaan negara. Selain itu, sektor ini juga memasok energi dan menggerakkan roda perekonomian dengan melibatkan sektor lain yang menunjang kegiatan hulu migas.

KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR DPRD Usulkan Pembentukan 3 Provinsi

SEJUMLAH tokoh mempersiapkan pembentukan tiga provinsi di Nusa Tenggara Timur.Ketiganya ialah Timor, Flores, dan Sumba.
“Pembentukan ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat perkembangan daerah,“ kata Novianto Umbu Paty, anggota DPRD NTT.

Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran

KEMENTERIAN So sial mencatat total dari 15.551.472 keluarga penerima program keluarga perlindungan sosial (KPS), hanya baru 1.020.489 keluarga yang telah beralih ke program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), dan 14,5 juta masih menggunakan giro pos yang pencairannya melalui kantor pos indonesia. Tahun 2015 14,5 juta keluarga akan beralih menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS).

Pemerintah mengakui proses peralihan agak terlambat karena ada masalah dalam pengiriman dan penukaran kartu-kartu lama menjadi kartu-kartu baru yang meliputi kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan SIM card untuk aktivasi e-money.Meski begitu, masyarakat yang belum memperoleh kartu-kartu baru, bisa mencairkan dana bantuan berbentuk giro di kantor-kantor pos yang ditunjuk.

Banyak Kota belum Layak Huni

KOTA-kota di Indonesia tergolong belum layak huni. Selain karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana, kota di Indonesia pun menghadapi berbagai masalah lingkungan. “Kota besar dan metropolitan dihadapkan pada masalah lingkungan yang berkaitan dengan kemiskinan, industri, dan konsumsi.

Guru Mesti Tumbuhkan Budaya Membaca Siswa

SEKOLAH mesti menjadi salah satu pusat pembudayaan dalam menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan membaca. Karena itu, guru memiliki peranan utama di lingkungan sekolah untuk mendorong para siswa mereka menggiatkan budaya membaca.

“Dibutuhkan sosok guru yang bisa mewujudkan proses belajar dan membentuk siswa aktif (active learning). Caranya dengan mengutamakan budaya dan keterampilan membaca,'' ujar pemerhati pendidikan M Abduh Zen saat berbicara pada acara Refleksi Akhir Tahun Ikatan

Modernisasi Tingkatkan Kewibawaan

PRESIDEN Joko Widodo ia menginginkan TNI memiliki sistem pertahanan yang disegani dunia. Untuk menuju ke arah sana, anggaran TNI terus ditingkatkan secara bertahap.

“TNI punya alutsista yamg modern dan ketinggalan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki semuanya agar negara kita punya wibawa. Nanti dimasukkan ke APBN-P,“ kata Jokowi saat mengunjungi pameran persenjataan TNI-AD di Silang Monas, Jakarta, kemarin.

Draf Keppres AG belum Final

Keppres dibutuhkan agar segala persiapan yang akan dilakukan memiliki payung hukum. Dukungan pemerintah mutlak dibutuhkan. BELUM terbitnya kepu tusan presiden (kep pres) mengenai penyelenggaraan Asian Games (AG) 2018 disebabkan masih perlunya sejumlah perbaikan dalam draf yang saat ini ada di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Alfitra Salam yang ikut rapat di Kemenko PMK pekan lalu mengungkapkan salah satu perbaikan yang mesti diakomodasi dalam draf tersebut ialah permintaan sejumlah pihak yang ingin masuk kepanitiaan.

Kuota Pupuk Ditambah

Tambahan pupuk itu diberikan setelah Pemkab Temanggung mengajukan permintaan penambahan alokasi pupuk untuk Desember ini. Lokasi pupuk untuk petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ditambah 3.000 ton. Tambahan tersebut untuk mencukupi kebutuhan pupuk selama musim tanam Desember.

Kemarin, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Temanggung, Harnani Imtikhandari mengatakan tambahan 3.000 ton pupuk itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 1.000 ton, Za sebanyak 200 ton, NPK Phonska sebanyak 1.300 ton, dan SP 36 sebanyak 500 ton.

Apresiasi bagi Perusahaan Korea Pelaksana CSR Terbaik

Korea merupakan salah satu mitra dagang sekaligus salah satu investor penting bagi Indonesia.
LIMA perusahaan Korea meraih penghargaan sebagai Perusahaan Pelaksana Corporate Social Responsibility (CSR) Terbaik dalam ajang CSR Excellence Award dan Forum CSR Korea-Indonesia 2014, di Hotel Shangri-La, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebanyak 150 tamu undangan hadir dalam acara tersebut.

Penanganan Perbatasan Cukup Tiga Kementerian

KELEMAHAN penanganan kawasan perbatasan lebih disebabkan banyaknya kementerian yang terlibat sehingga tidak fokus. “Kelemahan selama ini disebabkan penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian,“ tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai meninjau daerah perbatasan SebatikNunukan di Provinsi Kalimantan Utara, kemarin.

Program Raskin hanya Ganti Nama

PEMERINTAH menyatakan tidak akan menghapus program beras bagi rakyat miskin (raskin). Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan subsidi beras itu hanya berganti nama menjadi operasi pasar khusus (OPK). “Ini operasi pasar khusus isi raskin. Beda nama aja, tujuannya kepada RTS (rumah tangga sasaran) yang membutuhkan,“ tutur Rachmat saat meninjau kesiapan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru di gudang Divre Bulog DKI Jakarta-Banten di Jakarta, kemarin.

Prospek Pasar Tahun 2015 belum Begitu Cerah

Sejumlah peluang yang tetap tumbuh, antara lain pada 2015 pemerintah akan fokus ke infrastruktur sehingga potensi perkembangan pasar properti akan baik. LESUNYA pasar properti sepanjang 2014 akibat penurunan penjualan hingga 70 persen diperkirakan masih terus berlanjut hingga 2015. Kondisi pasar properti diperkirakan baru akan membaik pada pertengahan 2015 hingga 2016 nanti seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

PNS Minta Diperlakukan Sama dalam Persyaratan Pilkada

AHLI kebijakan publik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa menyatakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dari PNS harus mendapatkan perlakuan dan kewajiban sama dalam mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah.
“Perlakuan dan kewajiban berhenti setelah pelantikan diharapkan dapat berlaku sama bagi PNS yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota,“ ujar Hyronimus saat memberikan keterangan sebagai ahli dari pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan perlakuan yang berbeda sangat terlihat pada saat PNS yang mencalonkan diri wajib menyatakan mundur dari PNS pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Ribuan Keluarga belum Ambil Dana Kompensasi BBM

PROGRAM Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) merupakan program pemberian bantuan nontunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Melalui program itu, setiap keluarga yang masuk daftar keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan tunai Rp200 ribu per keluarga per bulan.Untuk November dan Desember 2014, santunan itu dibayarkan sekaligus Rp400 ribu.

Namun, hingga tenggat pengambilan, belum semua rumah tangga sasaran (RTS) yang terdaftar mengambil dana tersebut.
Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, misalnya, 3.643 RTS tidak mengambil dana. Akibatnya, sisa anggaran PSKS senilai Rp1,4 miliar di Kantor Pos Madiun dikembalikan ke kas negara.

BPH Migas Tunjuk 2 Penyalur BBM Subsidi

BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kembali menetapkan PT Pertamina (persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai penyedia dan pendistribusi BBM bersubsidi di 2015. “Keputusan ini telah melalui sidang komite,” kata Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng dalam jumpa pers di Gedung BPH Migas, Jakarta, kemarin.

Kuota Pertamina untuk tahun de pan ialah 45,355 juta kiloliter (kl), sementara AKR Corporindo 645 ribu kl. Total kuota BBM bersubsidi tahun depan ialah 46 juta kl.

Daerah Tetap Selektif soal Kurikulum 2013

Kemendikbud akan memvalidasi secara khusus sekolah yang diajukan daerah untuk menerapkan Kurikulum 2013.
PEMERINTAH menginstruksikan dinas-dinas pendidikan di dae rah agar tetap selektif mengajukan sekolah yang sudah siap menerapkan Kurikulum 2013.

Karena itu, soal adanya penolakan penghentian Kurikulum 2013 yang dilakukan sejumlah dinas seperti dinas pendidikan se-Jawa Timur perlu dipertanyakan apakah itu murni keinginan sekolah atau dinas.

Pemerintah Diminta Kelola Kemiri Sunan

PEMERINTAH diminta fokus mengembangkan pohon kemiri sunan sebagai energi pengganti karena murah, ramah lingkungan, dan berdaya ekonomis tinggi. Itu pun sejalan dengan program pemerintah ketahanan energi masa mendatang.
Demikian kesimpulan sarase han bertema Kemiri sunan substitution energy yang digelar tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), petani, PT Jasa Marga, dan R20 Indonesia, di Depok, Jawa Barat, kemarin.