Google Adsense

Anggaran Infrastruktur di Banyumas Naik 100%

Selasa, 10 Maret 2015

Selain jalan provinsi dan nasional, anggaran untuk perbaikan jalan di desa-desa juga ditingkatkan.
LILIEK DHARMAWAN DANA perbaikan infrastruktur di Banyumas, Jawa Tengah, dinaikkan hingga 100%.

Jika tahun sebelumnya alokasi anggaran hanya Rp60 miliar, saat sekarang ditingkatkan menjadi Rp120 miliar sebab sampai sekarang masih ada 58% jalan di Banyumas yang rusak.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa jalan di Banyumas masih sekitar 58% yang rusak. “Jalan yang rusak akan terus diperbaiki.

Saat ini, anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp120 miliar. Alokasi itu naik hingga 100% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp60 miliar,” jelas Husein, kemarin. Meski anggaran telah dinaikkan, perbaikan jalan masih belum dapat semuanya terselesaikan. “Perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

” Menurut bupati, berdasarkan pemantauan yang dilakukannya masih banyak titik-titik jalan nasional yang berlubang. “Pada April tahun ini, seluruh sarana dan prasarana telah diusulkan agar diperbaiki. Diharapkan pada Agustus dan September, jalan nasional Banyumas dan Banjarnegara dapat diselesaikan,” katanya.

Selain jalan provinsi dan nasional, Pemkab Banyumas juga meng ucurkan anggaran untuk perbaikan jalan di desa-desa dari 2013 sampai 2014 sekitar Rp180 miliar tahun lalu. Tahun ini, alokasi anggaran Rp110 miliar. Kemudian ada tambahan lewat APBD Per ubahan sebesar Rp70 miliar. menekan tingginya biaya logistik dan transportasi di Tanah Air.

“Daerah di luar Jawa ini, seperti ada perasaan dianaktirikan dibandingkan di Jawa. Mengapa hingga berpikiran seperti itu? Karena untuk mewujudkan satu ruas jalan tol saja sulit, sementara di Jawa sudah berapa banyak jalan tol dibangun,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Wilayah Barat (Medan-Lampung) Hasanuri Jr di Palembang, kemarin.

Ia mengemukakan biaya logistik di Indonesia sudah terlalu tinggi sehingga menurunkan daya saing jika dibandingkan dengan negara lain.

Pemerintahan Joko Widodo diharapkan bertindak nyata terkait dengan persoalan keterbatasan infrastruktur, jalan, jembatan, hingga pelabuhan di Sumatra.

“Keterhubungan adalah sesuatu yang sangat mendesak saat ini jika bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Selagi belum dibenahi infrastrukturnya, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan begitu-begitu saja. Contohnya, Sumsel yang hingga kini belum merealisasikan Pelabuhan Tanjung Api-Api,” ujar dia.

Ia menambahkan, selain menunggu realisasi pelabuhan, pembangunan infrastruktur tol yang menghubungkan Aceh hingga Lampung ialah sesuatu yang sepatutnya menjadi fokus pemerintahan saat ini.

Berbagai bahan baku yang menjadi penopang industri di Jawa pada umumnya dihasilkan di Sumatra dan Kalimantan. “Jika jalur darat bisa lancar, artinya pengusaha punya alternatif lain selain laut,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan dua ruas tol TransSumatra dimulai pembangunannya (groundbreaking) pada 2015, setelah perampungan pembebasan lahan oleh setiap pemerintah provinsi terkait.

Kedua ruas tol Trans-Sumatra itu ialah tol Palembang-Indralaya 22 km dengan investasi Rp1 triliun dan tol Pekanbaru-KandisDumai 135 km dengan investasi Rp14,7 triliun. (Bhm/N-1) Media Indonesia, 2 Maret 2015, Halaman 24