Disdik Riau : Kelulusan Siswa & Dana Bosda SMA/SMK Swasta

Diumumkan 2 Mei, Disdik Riau Minta SMA/SMK segera Bahas Kelulusan Siswa
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau meminta sekolah SMA/SMK segera melakukan rapat membahas kelulusan siswa dengan memperhatikan protokol kesehatan virus Corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Plt Kepala Disdik Provinsi Riau, Kaharuddin mengingat untuk jadwal kelulusan SMA/SMK sesuai kalender pendidikan pada 2 Mei mendatang.

"Sebelum kelulusan diumumkan pada 2 Mei, tentu sekolah perlu melakukan rapat dengan guru membahas penentuan kelulusan siswa. Tentu dengan kondisi sekarang, kita perlu memberikan arahan seperti apa pembahasan penentuan kelulusan, makanya nanti kita surati sekolah," katanya.

Setelah itu, lanjut Kepala Kesbangpol Riau ini, kemudian sekolah diminta segera melaporkan hasilnya ke Disdik Riau sebelum 2 Mei 2020.

75 Titik Panas Kepung Provinsi Riau

75 Titik Panas Kepung Riau, 3 Titik Api Terdeteksi di Kepulauan Meranti dan Inhil

Sebanyak 75 titik panas atau hotspot terpantau citra satelit di Provinsi Riau, pada Selasa (21/4/20).

Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Ahmad Agus Widodo mengatakan, bahwa jumlah hotspot di Riau pada pagi ini terbanyak di Pulau Sumatera.

"Total hotspot di Sumatera hari ini ada sebanyak 210 hotspot, yang terdiri dari Riau 75 hotspot diikuti Kepulauan Riau 70 hotspot, Sumatera Selatan 19 hotspot, Bangka Belitung dan Jambi masing-masing 18 hotspot, Lampung tujuh hotspot, Sumatera Barat empat hotspot, NAD dua hotspot, serta Bengkulu dan Sumatra Utara masing-masing satu hotspot," kata Ahmad di Pekanbaru, Selasa (21/4/20).

Gubernur Riau Syamsuar Beri Masukan Terhadap Penerapan PSBB Pemko Pekanbaru

Masukan Terhadap Penerapan PSBB Pemko Pekanbaru
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru.

"Kemarin saya sudah sampaikan langsung kepada Walikota (Wako) Pekanbaru, Firdaus terkait evaluasi PSBB di Pekanbaru. Sekaligus ada beberapa masukan terhadap hal - hal yang perlu dibenahi oleh Pemko Pekanbaru," sebut Gubri Syamsuar, Selasa (21/4/20).

Beberapa hal yang telah dievaluasi yaitu Walikota Pekanbaru diminta untuk dapat memperbaiki data masyarakat yang akan menerima bantuan sosial.

Sebab, dijelaskan Gubri, data yang sebelumnya merupakan data lama, sementara data terkini sudah banyak perubahan. "Makanya data tersebut perlu dirubah, agar masyarakat penerima bantuan Covid-19 bisa tepat sasaran," jelasnya di halloriau.

Penetapan PSBB Pekanbaru Dan Harapan Diminta Berikan Rasa Aman

Penetapan PSBB Pekanbaru Lebih Fokus Pembatasan Jam Malam

RIAUCRIME (RC) – Hebohnya respon masyarakat terhadap pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Pekanbaru ternyata tidak sehebat program yang akan dilakukan pemerintah. Hal ini mengacu kepada Kajian Pelaksanaan PSBB yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasar PP 21 tahun 2020.

Melihat sejumlah item yang dipaparkan melalui Kajian Pelaksanaan PSBB itu, dari sejumlah program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, fokus yang akan dilakukan setelah penetapan PSBB cuma lebih mengarah kepada pembatasan jam malam.

Menurut data yang diterima redaksi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Kota Pekanbaru yakni pembatasan jam kegiatan masyarakat mulai pukul 20.00-05.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Papua Status Tanggap Darurat Karena Covid-19

Pasien Corona Naik Tajam, Pemprov Papua Tingkatkan Status Jadi Tanggap Darurat

Pemerintah Provinsi Papua akhirnya meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, setelah jumlah pasien positif Covid-19 di Bumi Cenderawasih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Keputusan ini sebagaimana hasil rapat Wakil Gubernur Papua bersama bersama Forkompinda Papua di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Rabu (8/4/2020).

“Dari hasil review sejak penetapan siaga darurat ternyata kondisi objektif kita di Papua sampai hari ini tren penyebaran Corona meningkat tajam. Makanya kita tetapkan status tanggap darurat selama 28 hari atau dua kali masa inkubasi terhitung mulai 9 April 2020 s/d 6 Mei 2020,” terang dia.

Kegiatan Ormas dan Instansi Pemerintahan di Indragiri Hilir Dalam Pencegahan Covid-19

Pendatang ke Inhil Wajib Isi Kartu Kuning, Ternyata Ini Gunanya
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mewajibkan orang yang datang ke wilayah Inhil dan berasal dari daerah Pendemi virus covid-19 untuk mengisi kartu kuning.

Kepala KKP Inhil, Jufrihadi mengatakan Kartu Kuning berfungsi sebagai kewaspadaan kesehatan bagi ODP.

” Kartu Kuning itu fungsinya untuk kewaspadaan kesehatan, diberikan kepada pelaku perjalanan yang datang dari negara atau wilayah yang terjangkit atau terkonfirmasi pendemi covid-19,” ujarnya.

Kartu Kuning diungkapkan Jufrihadi berisi identitas perjalanan bagi si ODP.

” Mereka harus mengisi identitas dan riwayat perjalanannya dalam 14 hari terakhir, kemana saja, dan alamat rumah, nomor handphone, serta alamat yang dituju di Kabupaten Inhil,” jelasnya.

Pemprov Riau Siapkan Lahan Makam 3 Hektare untuk Pasien Meninggal akibat Covid-19

Belum lama ini, Gubernur Riau Syamsuar melakukan survey lahan perkuburan di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Kampar. Tanah pemakaman ini nantinya untuk masyarakat yang meninggal akibat terjangkit wabah virus Covid-19 atau corona.

"Tanah ini ada 3 hektare luasnya. Dua hektare untuk pemakaman masyarakat muslim dan 1 hektare lagi untuk pemakaman non muslim," ungkap Syamsuar, Kamis (9/4/20).

Pencegahan Dan Efek Wabah Virus Corona di Indragiri Hilir Riau

Dinas Kesehatan Provinsi Riau Apresiasi Langkah Inhil Dalam Penanganan Wabah Corona

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian dikatakan pejabat di lingkungan Dinkes Riau, melalui Video Conference (Vid-Con) langsung dengan Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti di ruang Command Center Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tampak ikut mendampingi Wakil Bupati Inhil yakni Kadis Kesehatan H Zainal Arifin SKM M Kes., Dirut Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Dr. Saut Pakpahan serta Dr Linda.

Dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait apa yang telah dilakukan dalam penanganan Pencegahan penyebaran Virus Corona di wilayah Inhil dengan melakukan pengawasan lebih dini dan mendirikan posko di beberapa titik perbatasan, mengingat Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan lansung dengan Provinsi Kepri dan Provinsi Jambi.

Kekuasaan Kerajaan Pagaruyung Membentang Di Sumatra

Demikian pernyataan tambo atau legenda adat berbahasa Minang yang menggambarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Sikilang Aia Bangih merupakan batas utara kerajaan. Sekarang itu berada di kawasan Pasaman Barat, Jambi.

Sedangkan Sialang Balantak Basi merupakan daerah Rantau Barangin, Kabupaten Kampar. Sekarang ini masuk ke Provinsi Riau. Di wilayah kekuasaan Pagaruyung inilah lokasi perkembangan kebudayaan Minangkabau.

Pilkada Kota Padang 2014

H- 2 Pilkada Padang
Dua hari menjelang pemilihan Walikota Padang rabu (05/03), masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menargetkan pada H-1, seluruh calon pemilih sudah mendapat undangan.

Sejumlah masyarakat dari berbagai kelurahan mengaku belum menerima undangan untuk memilih. Seperti yang dialami Chandra, supir angkutan kota (angkot) rute Siteba Pasar Raya Padang. Pemuda 24 tahun yang tinggal di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang tersebut mengatakan sampai hari kemarin, belum menerima undangan untuk mencoblos pada pilkada putaran kedua ini.