Investasi Naik tanpa Penyerapan Tenaga Kerja

KENAIKAN investasi pada triwulan III 2014 ternyata tidak berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Perbaikan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan mampu mengatasi persoalan itu.
“Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang lebih padat modal,“ kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, kemarin.

Akibatnya, tambah Mahendra, daya saing pada bidang yang banyak menyerap tenaga kerja belum baik. Salah satu persoalan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan ialah upah buruh.Investor dan pengusaha, kata dia, menginginkan kejelasan sistem pengupahan. “Upah buruh itu merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Ini sebagai upaya mitigasi risiko,“ ujarnya.

Laporan BKPM yang dirilis kemarin mencatat penaikan investasi pada triwulan III 2014, dari Rp116,2 triliun di triwulan II menjadi Rp119,9 triliun. Pada periode JanuariSeptember 2014 investasi tercatat naik menjadi Rp342,7 triliun dari Rp293,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, kenaikan investasi itu tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja menurut data BKPM itu tercatat menurun dari 350.803 pekerja di triwulan II menjadi 349.377 pekerja di triwulan III. Pada periode Januari-September 2014 penyerapan tenaga kerja turun menjadi 960.336 pekerja jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebanyak 1.399.843 pekerja.
Mahendra berkeyakinan, jika persoalan ketenegakerjaan bisa diperbaiki, aliran investasi ke sektor padat karya bisa semakin besar.

“Inilah tugas pemerintahan baru untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan berdaya saing.“ Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan aliran investasi pada industri padat modal disebabkan tidak adanya ekspansi dan investasi baru. Investor yang sudah ada masih dalam posisi menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Itu, jelas Ina, disebabkan investor masih terkendala oleh sejumlah persoalan seperti perizinan, kepastian hukum, dan persoalan ketenagakerjaan. “Investor yang masuk baru tahu, jalur dari pusat ke daerah aturannya banyak.“

Belum lagi, jelasnya, ada ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat investor berpikir ulang untuk melakukan investasi. “Ditambah, infrastruktur yang belum memadai dan biaya logstik yang tinggi. Akibatnya, investor existing lebih berpikir untuk menjaga yang sudah ada,“ pungkasnya. (Wib/X-13) Sumber : Media Indonesia, 18/10/2014, Halaman : 2