KEPALA Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto optimistis pemerintah Jokowi-JK bakal serius mempertimbangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai solusi memenuhi kebutuhan listrik ke depan.
Ia menilai, pemerintah bakal sulit untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional jika hanya mengandalkan sumber energi baru terbarukan (EBT) semisal air, geothermal, angin dan tenaga surya. Pasalnya, daya listrik yang dihasilkan tersebut sulit direalisasikan sebesar potensi awal EBT-EBT tersebut.
“Kalau tidak segera dilakukan proyek yang agak ekstrim sulit kita memenuhi kebutuhan listrik di masa depan.Kalau Jokowi-JK benarbenar melihat semua potensi yang ada, saya optimistis pemerintah ke depan akan mempertimbangkan pembangunan PLTN,” ujar Djarot saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/10).
Potensi listrik yang mampu dihasilkan dari air sekitar 75 Gigawatt (GWe) dan dari geothermal 27 GWe. Keduanya merupakan EBT penghasil listrik terbesar. Namun demikian, Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir (TEN) BATAN Taswanda Taryo mengatakan, realisasi daya listrik dari keduanya maksimal hanya sebesar 19 Gigawatt (GWe). Di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia ditargetkan punya kapasitas listrik 115 GWe pada 2025.
Adapun saat ini kapasitas listrik terpasang hanya baru sekitar 47 GWe. “Masih ada gap besar yang harus dipenuhi pemerintah ke depan agar target tercapai,” imbuh Djarot. Lebih jauh, Djarot mengatakan, saat ini sejumlah lembaga sudah mengeluarkan sinyal positif mendukung pembangunan PLTN.Kementerian ESDM misalnya, telah meminta BATAN untuk mengkaji kemungkinan pembangunan PLTN di Bangka Belitung.
“Kita sudah siapkan dokumen kajiannya.Maunya sekitar 5.000 megawatt (MW) dan itu cukup feasible. Harapan ESDM, pada 2024 kita sudah punya PLTN. Tapi kan ini butuh keputusan politik dari pemerintah ke depan,“ ungkapnya.
Selain PLTN komersial, Djarot mengatakan, saat ini pihak BATAN juga telah mulai menyiapkan desain awal pembangunan PLTN mini di Serpong. PLTN mini ini dimaksudkan sebagai terobosan untuk mengenalkan manfaat energi nuklir kepada masyarakat.
"Masih bentuk konseptual design.Sudah ada dana dari pemerintah sebesar Rp50 miliar untuk memulai tahap awal. Beberapa perwakilan negara seperti Jepang, Tiongkok, Rusia sudah datang ke BATAN menawarkan bantuan untuk pembangunannya.
Kita harapkan bentuk kerja samanya nanti G to G (Government to Government),” jelas dia.
Djarot mengestimasi dibutuhkan anggaran total sebesar Rp1-Rp1,6 triliun untuk membangun PLTN mini berdaya maksimal 30 MW selama 5-6 tahun. Daya yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong.
Terkait penolakan elemen masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN komersial, Djarot mengatakan, pihaknya terus mensosialisasi manfaat dan keamanan PLTN. Namun demikian, sosialisasi tidak akan efektif selama tidak ada dukungan dan keputusan politik dari lembaga eksekutif untuk ‘go nuclear’.
“Sesuai tugasnya, BATAN hanya mengkaji kemungkinan pembangunan PLTN dan mensosialisasi. Jika kepala daerah ingin daerahnya dikaji studi kelayakan untuk PLTN, kita bantu. Tetapi tetap keputusan pembangunan PLTN ada di tangan presiden dan Kementerian ESDM,” tandasnya. (Deo/S25) Sumber : Media Indonesia, 20/10/2014, Halaman : 15
4 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar