Fitra menuding anggota dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional karena sibuk bertengkar. Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai biaya reses DPR RI yang begitu besar hanya akan menghambur-hamburkan pajak rakyat karena tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul.
Reses ialah masa ketika DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang berupa kunjungan kerja anggota dewan baik perorangan maupun berkelompok. Namun, karena DPR sempat terbelah dan lebih banyak bertengkar, seluruh aspirasi rakyat dinilai gagal dibawa ke tingkat nasional.
“Bagaimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat, di antara dewan sendiri kerjanya hanya berantem melulu,“ papar Uchok kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 29 Tahun 2013 tentang Rincian APBN 2014, anggaran reses DPR RI dalam bentuk rangka penyerapan aspirasi DPR pada 2012 ialah sebesar Rp539.481.045.000, pada 2013 sebesar Rp678.431.305.000, dan pada 2014 sebesar Rp994.904.572.000.
“Alokasi anggaran reses naik Rp138.950.260.000 dari 2012 ke 2013. Pada 2013 ke 2014 naik Rp316.471.267.000. Kenaikan dari 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal yakni sebesar 44 persen,“ kritik Uchok lagi.
Ia lalu membuat simulasi. Ang garan reses sebesar Rp994,9 miliar, bila dibagi 560 anggota dewan, setiap orang menerima sebanyak Rp1,7 miliar per tahun. Karena dalam setahun terdapat 11 kali reses, setiap reses anggota dewan membawa uang sebesar Rp161.510.158 juta per kegiatan.
“Untuk saat ini biaya reses yang tinggi dan mahal hanya akan menambah mubazir anggaran pajak rakyat ini. Tujuan dan fungsi reses sudah mandul, kegiatannya juga membosankan konstituen dan dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional,“ terangnya.
Menurut Uchok, akan lebih baik bila di DPR RI disediakan sebuah `ring tinju' oleh pemerintah Joko Widodo agar perdebatan yang belakangan ini terjadi tidak menjadi liar. “Sebab ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia,“ pungkas Uchok.DPR menepis Terkait dengan tudingan Fitra, anggota Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan pimpinan DPR telah bekerja, yakni dengan menerima kunjungan tamu dari beberapa negara. “Sudah ada yang dikerjakan (oleh DPR), tapi bukan berarti tidak sama sekali,“ cetusnya.
Anggota Fraksi NasDem Johnny G Plate mengakui DPR memang belum efektif bekerja, tapi bukan berarti belum bekerja sama sekali. Ia pun mencontohkan pemilihan pimpinan DPR, MPR, pelantikan presiden yang berlangsung dengan baik sebagai bentuk hasil kinerja dewan.
“Salah itu, untuk mengukur kinerja (DPR) tiga bulan tidak sama dengan masa reses,“ tegasnya. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan dana reses tetap diperlukan. Tujuannya untuk memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat.
“Dana tersebut berguna untuk menggelar kegiatan dengan masyarakat secara langsung dan menyerap aspirasi mereka,“ imbuhnya. (Nur/P-6) Media Indonesia, 09/12/2014, halaman 4
4 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar