Libatkan Pemain Lokal Dorong Ekonomi Nasional

Perlu diingat bahwa bisnis hulu migas merupakan bisnis yang semua pengeluarannya akan digantikan oleh negara bila kegiatan kegiatan itu menghasilkan migas yang komersial. PERAN sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam perekenomian kini mengalami pergeseran.

Tidak hanya sebagai sumber utama devisa, tetapi juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, konsolidasi kapasitas nasional dalam mendukung operasi di industri hulu migas harus segera dilakukan.

Paralel dengan itu, keikutsertaan perusahaan nasional dalam bisnis hulu migas harus dimaksimalkan. Caranya dengan mendorong penggunaan komponen lokal dalam operasi kegiatan hulu migas. Hal itu bertujuan menimbulkan efek lanjutan (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menerapkan kebijakan yang mewajibkan kontraktor migas atau dikenal dengan nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk mengutamakan perusahaan nasional sebagai pemasok barang dan jasa dalam kegiatan mereka. Aturan ini tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai yang dikeluarkan oleh lembaga negara pengemban amanah mengawasi sektor hulu migas tersebut.

Aturan ini mewajibkan Kontraktor KKS memberdayakan barang produksi dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga, dengan mengacu pada buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Untuk kategori produk-produk yang wajib diambil dari dalam negeri sesuai APDN, Kontraktor KKS tidak diperbolehkan impor.

Aturan tersebut juga mensyaratkan sebagian besar pengerjaan pada kontrak jasa dilakukan di dalam wilayah Indonesia.
Hasilnya, SKK Migas mencatat total komitmen pengadaan barang dan jasa pada periode Januari-Juli 2014 sebesar US$13,3 miliar dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 51 persen.

Seiring dengan upaya peningkatan TKDN, SKK Migas juga mewajibkan pelaksanaan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di sektor hulu migas juga harus melalui bank yang berada di Indonesia, utamanya bank umum nasional. Khusus bagi Kontraktor KKS dengan status berproduksi, semua transaksi pembayaran wajib melalui bank umum dengan status BUMN dan BUMD. Pada periode April 2009 hingga Juli 2014 total transaksi pembayaran pengadaan melalui bankbank itu mencapai US$ 43,035 miliar. Partisipasi BUMN dan BUMD ini diharapkan akan meningkat di masa mendatang sehingga multiplier effect industri hulu migas bagi bisnis negara lainnya dapat berjalan maksimal.

Pada saat yang sama, penggunaan kapal penunjang operasi hulu migas berbendera nasional diperbanyak. Pada tahun 2014, jumlah kapal penunjang operasi di sektor hulu migas sebanyak 690 unit dengan hanya 1 persen kapal berbendera asing. SKK Migas hanya mengajukan permohonan izin penggunaan kapal asing (IPKA) ke Dirjen Perhubungan Laut sebanyak 7 unit kapal.
Memang, kebijakan yang berpihak pada nasional ini acap kali diprotes pihak luar lantaran dianggap diskriminatif. Namun, perlu diingat bahwa bisnis hulu migas merupakan bisnis yang semua pengeluarannya akan digantikan oleh negara bila kegiatan kegiatan itu menghasilkan migas yang komersial. Maka dari itu, sangat logis jika kebijakan yang dibuat juga memihak kepentingan nasional.

Di sisi lain, perusahaaan dalam negeri yang berminat terlibat dalam kegiatan hulu migas perlu memahami karakter industri ini ialah risikonya yang tinggi. Sehingga, pemain nasional perlu meningkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi standar kualitas industri hulu migas yang sangat tinggi terutama terkait dengan faktor keamanan (safety).

Industri hulu migas sudah membuka jalan selebarlebarnya bagi keterlibatan industri dalam negeri pada sektor ini. Kendati begitu, perlu dukungan semua pihak supaya keberpihakan ini dapat diterapkan secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. (E-25) Media Indonesia, 28/11/2014, halaman 13