Perpanjangan Harus Audit Konstruksi Bangunan

BUKAN hanya pohon besar yang rawan tumbang akibat terjangan angin puting beliung di musim hujan. Papan reklame besar pun kerap jatuh dan menimpa apa pun yang ada di sekitarnya. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Putu Ngurah Indiana mengaku tidak bisa memprediksikan lokasi-lokasi rawan terjadi rubuhnya reklame.

Menurutnya, reklame cenderung roboh akibat cuaca, bukan faktor kondisi bangunan reklame yang rapuh. Pihaknya dan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta mengajukan persyaratan yang ketat dalam pendirian reklame. Setiap reklame harus diaudit konstruksi bangunannya sesuai dimensi dan bebannya oleh konsultan teknis. Jika tidak ada audit, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin pemasangan reklame.

“Kita imbau ke pemilik-pemilik iklan untuk mengevaluasi konstruksi bangunan saat ingin memperpanjang izin reklame. Audit konstruksi ini bisa dilakukan lembaga konsultan teknis, baik konsultan independen maupun dari perguruan tinggi,“ kata Putu Kamis (4/12).

Namun, baik Dinas P2B maupun dinas tata ruang sampai saat ini belum membentuk aturan pembatasan maksi mal dimensi reklame. Putu menyatakan dinas tata ruang telah memberlakukan aturan ketat mengenai dimensi dan konstruksi reklame. Ukuran reklame tidak dibatasi, tetapi tidak boleh mengganggu kehadiran media luar ruang lain di sekitarnya.
Selain itu, kehadiran reklame tidak mengganggu keindahan tata ruang.

Putu menyatakan walaupun tidak dibatasi ukuran, para pemasang iklan di media luar ruang seperti reklame pun mengetahui risiko robohnya reklame jika memiliki beban terlalu besar. Kerugian akibat robohnya reklame harus ditanggung seluruhnya oleh pemasang iklan.

“Kalau dia tidak benar pasang konstruksinya, dia juga yang rugi. Misalnya baru pasang iklan untuk beberapa bulan tapi sudah roboh baru seminggu. Selain harus mengganti rugi akibat kerusakan, juga dia rugi karena sudah keluar biaya untuk waktu lama,“ kata Putu.
Putu juga pernah mengatakan perpanjangan izin papan reklame dilakukan maksimal sekali dalam kurun waktu empat tahun.

Setelahnya akan dilakukan audit dan jika pada proses audit hasilnya tidak memenuhi syarat, papan reklame itu bisa saja dibongkar.(Put/J-4) Media Indonesia, 09/12/2014, halaman 9