Aparatur yang Melayani Masyarakat

Melalui teladan yang baik, ia yakin aparatur negara akan menjadi pengayom masyarakat. KEPUASAN masyarakat akan pelayanan dari birokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan refor masi birokrasi, sehingga setiap rupiah yang digunakan aparatur negara sebanding dengan manfaatnya. Hal itu menjadi salah satu visi Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu negara hadir dan mampu memberikan pelayan optimal kepada setiap masyarakat.

Hal itu menjadi komitmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Yuddy Chrisnandi. Saat ditemui Media Indonesia di Gedung Kemenpan dan Rebiro, Jakarta, Rabu (5/11), lulusan Universitas Nanyang Tech, Singapura, ini mengungkapkan tugasnya ialah mempercepat reformasi birokrasi. Langkah yang diambil Yuddy ialah mengevaluasi semua organisasi pemerintahan dari mulai tingkat kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, hingga desa.

“Perintah Pak Presiden Joko Widodo kepada kami di Kemenpan dan Rebiro ialah segera melaksanakan audit organisasi kepada semua tingkatan pemerintahan atau lembaga yang menaungi aparatur negara seluruh Indonesia,“ ujar Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pusat ini.

Tujuan dari evaluasi itu ialah mengetahui unit kerja pemerintahan yang berjalan dengan baik, tidak boros, efektif, produktif, ramping atau gemuk, mumpuni atau tidak, sehingga setiap bagian pemerintah berjalan efisien dan efektif. Pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 itu menekankan perubahan lebih pada sisi mental bangsa. Apalagi Yuddy melihat budaya toleransi kian hilang digerus ego, gotong-royong hanyut disapu gelombang pragmatisme, dan kesederhanaan dijajah hedonisme dan ego suku bangsa.

“Revolusi mental merupakan obat untuk memperbaiki kebiasaan yang sekarang merajalela dan mengikat pada stagnasi ekonomi, menyuburkan masalah negatif, dan merusak mental generasi muda,“ ujarnya. “Masalah itu pula yang menginfeksi aparat negara yang akhirnya terlihat di sikap mereka. Seharusnya melayani menjadi dilayani, budaya jujur dan profesional ditinggalkan menjadi pejabat yang hanya memberi `asal bapak senang', dan sikap pasif harus berubah menjadi aktif melayani masyarakat,“ paparnya.

Oleh karena itu, doktor lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini menyampaikan perubahan mental itu kepada 4,3 juta aparatur negara.Tujuannya, agar semua aparatur negara mengubah mentalnya menjadi ingin melayani, jujur, profesional, dan efektif.

Dengan meningkatnya kepercayaan, kerja sama juga meningkat, seperti kerja sama ekonomi, serta peningkatan investor dan modal untuk membuka lapangan pekerjaan di Tanah Air. Dengan peningkatan itu, daya beli masyarakat juga meningkat.

Slogan revolusi mental, kata Yuddy, menjadi fokus kerjanya. “Saya di dalam menjalankan tugas terus menerjemahkan revolusi mental yang kita yakini mampu membawa perubahan dimulai dari kualitas pelayanan terhadap masyarakat, sehingga setiap rupiah dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) benar-benar memiliki manfaat untuk rakyat,“ ungkap Komisaris Utama PT Time Line Visual dan Komisaris PT Anugerah Bumi Cirebon ini.

Namun, Yuddy mengingatkan perubahan bisa terwujud bila dilakukan bersama. Jangan ada lagi ego sektoral dan melangkah dengan budaya gotong royong.Keteladanan pemimpin Perubahan bangsa, khususnya mental, harus diawali dari keteladanan pemimpin dan aparatur negara. Bila Presiden dan para menterinya aktif melayani, profesional, jujur, dan bersih, akan berpengaruh pada kinerja bawahnya.

“Kita tidak bisa meminta siapa pun untuk berubah jika kita tidak memberikan contoh perubahan itu lebih dulu, kita tidak bisa memaksa aparatur negara untuk aktif, jujur, profesional tanpa ada teladan dari atasan dan pemimpinnya.Maka itu, saya terus mengikuti dedikasi, profesionalitas, upaya hadir di setiap masalah dan kebutuhan masyarakat yang dicontohkan Pak Presiden Joko Widodo,“ ujar Yuddy.

Yuddy berharap keteladanan yang ia tularkan kepada rekan-rekannya di Kemenpan dan Rebiro bisa diikuti aparatur negara lainnya, sehingga bila bisa berjalan secara optimal, akan tercipta tatanan pemerintah yang mengayomi masyarakat.

Menurutnya, Kemenpan dan Rebiro merupakan garda terdepan dalam memperbaiki pelayanan aparatur negara. Dengan begitu, negara bisa memenuhi kewajibannya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat di segala sendi kehidupan.

“Karena sesuai amanat pembukaan UUD 1945, pemerintah mesti menjadi fasilitator dan pendukung bagi tercapainya kehidupan berkeadilan, sejahtera, dan makmur untuk seluruh anak bangsa ini. Itulah semangat sekaligus komitmen saya selaku Menpan dan Rebiro, semoga saya bisa memanfaatkan amanat ini untuk membantu Pak Presiden mewujudkan Nawacita dan memuaskan rakyat juga mengantarkan bangsa ini kepada cita-citanya,“ pungkasnya. (M-5)) Media Indonesia, 13/11/2014, halaman 24