KONFLIK pertanahan (agraria) yang kerap memicu konflik sosial menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK. Untuk menyelesaikan hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerapkan kebijakan layanan komprehensif.
“Baru 40 persen tanah di Indonesia besertifikat, jadi potensi konfl ik sangat banyak. Makanya kami (harus) menghentikan semua proses yang be Rp otensi menyusahkan (menimbulkan konflik),” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry M Baldan saat penyerahan sertifi kat tanah kepada warga di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, kemarin.
Pada kesempatan itu, Ferry menyerahkan 328.189 sertifi kat tanah sisa legalisasi aset program strategis BPN 2014. Mayoritas sertifi kat tersebut berstatus kepemilikan tanah warisan atau adat yang sering mengundang konfl ik.
Data BPN menunjukkan sekitar 45,2 juta dari 85,8 juta bidang tanah belum terdaftar. Hingga saat ini BPN baru bisa menginventarisasi 2 juta bidang tanah per tahun.”Artinya butuh waktu 20 tahun untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di Tanah Air,” tutur Ferry.
Karena itu, pihaknya menciptakan inovasi dengan pelayanan satu hari, malam hari dan Sabtu-Minggu, layanan 7 menit, layanan ang gota masyarakat menyangkut rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota, hingga informasi interaktif pertanahan via layanan pesan singkat (SMS).
“Urusan masyarakat jadi prioritas. Tiap kantor pertanahan saya minta melayani masyarakat bahkan pada Sabtu-Minggu,” ungkapnya. Warga bisa mendapat layanan informasi lewat SMS ke nomor 2409. Sementara itu, layanan lewat Twitter bisa ke akun @atr_bpn.
“Itu interaksi supaya masyarakat gampang mendapat layanan sekaligus fungsi kontrol kita,” kata dia.
Di kesempatan yang sama, Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyu Wagiman meminta pemerintah memperhatikan masalah kecemburuan sosial di bidang agraria. Pasalnya, jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai 2.000 perusahaan milik 10 grup perusahaan besar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. “Sebanyak 9 juta ha lahan kebun sawit digarap mereka.”
Menurutnya, penguasaan lahan itu mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat sehingga sering memicu konfl ik agraria. “Selama 2012-2013, konflik agraria naik hampir 100 persen, ada 190 konfl ik yang melibatkan warga dengan perusahaan,” kata dia. (Riz/Ire/E-4) Media Indonesia, 3/11/2014, halaman 18
4 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar