KEGEMBIRAAN tampak ramai di Nias, Sumatra Utara, kala nama Yasonna Hamonangan Laoly disebut sebagai menteri hukum dan HAM pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya ia menjadi satu-satunya menteri asal Nias yang masuk kabinet. Yasonna lahir di Onowaembo, Desa Mado Laoli, Gunung Sitoli, Nias, Sumatra Utara. Itu sebuah desa terpencil yang berjarak 5 kilometer dari Gunung Sitoli. Bahkan akses jalan ke desa itu pun rusak parah.
Sejak kecil, Yasonna besar di rumah adat Nias. Rumah itu milik orangtuanya, Faogoarolaoly dan Resiana Sihite. Sebagai putra pertama Nias, ia tidak mau dipandang sebelah mata.Yasonna bahkan tidak keberatan bila kinerjanya selama tiga tahun tidak bagus, ia siap dicopot. Ia juga mempersilakan dirinya dihubungi melalui nomor pribadinya yang sudah tersebar saat ini. Yasonna merasa hal itu sebagai bagian tanggung jawabnya selaku menteri yang melayani masyarakat.
“Boleh hubungi saya kapan, tapi jangan ketika tidur ya, bisa tidak segar saya besoknya,“ terangnya. Yasonna yang diberi amanat sebagai menkum dan HAM setelah Amir Syamsuddin sudah menggunakan fasilitas mobil menteri dengan nomor polisi R-24. Dalam prioritasnya dirinya menyoroti permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) serta pengetatan pemberian remisi.
Masuknya Yasonna ke kabinet menjadi kejutan berbagai pihak.Apalagi, namanya tidak masuk daftar calon menteri. Sejumlah nama dari kalangan profesional dipercaya mengisi posisi itu, seperti Saldi Isra. Pada detik-detik terakhir nama tersebut tersingkirkan dan berganti dengan mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004¬2009 itu.
Yasonna memulai kariernya sebagai pengacara dan penasihat hukum pada 1978 hingga 1983.Kemudian, ia menjabat Pembantu Dekan FH Universitas Nomensen pada 1980-1983. Selain itu, Yasonna pernah menjabat Dekan FH Universitas Nomensen 1998-1999.
Karier politiknya dimulai dari keaktifannya berorganisasi sejak di IBPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan 1983. Ia juga pernah menjabat Sekretaris BKG PGI Sumut Aceh dan Ketua Umum Mahasiswa Nias. Kemudian, ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatra Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Ia juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias.
Pada 2002-2005 ia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDIP Sumut 2002-2005 dan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut 2000-2005.
Terjunnya Yasonna ke dunia politik praktis terjadi ketika terpilih menjadi anggota DPRD Sumut untuk rentang Waktu 1999-2004.Pada 2004, ia mengikuti pemilihan umum legislatif mewakili PDI Perjuangan dengan wilayah Sumatra Utara II dan melenggang ke Senayan, duduk di Komisi II, dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Ia pun menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.(Ami/Metrotv/M-5) Media Indonesia, 18/11/2014, halaman 25
3 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar