Izin usaha terlambat satu-dua bulan, Kepala Negara bisa memaklumi. Namun, jika sudah berbilang tahun, pasti ada pihak yang bermain-main. Didepan para gubernur dari seluruh daerah, Presiden Joko Widodo mem beberkan persoalan klasik terkait dengan investasi, yakni lama dan berbelitnya perolehan izin usaha sehingga menghambat masuknya para investor.
Karena itu, Jokowi mendesak semua kepala daerah melicinkan jalan para investor dengan membangun sistem layanan satu atap (one stop service), kecuali untuk investasi di sektor sumber daya alam (SDA). “Tidak lama lagi pemerintah pusat memiliki layanan itu. Kepala daerah saya beri tenggat penerapan sistem one stop service itu setahun.
Bagi daerah yang belum juga menerapkan, akan diberi sanksi lewat politik anggaran berupa pemangkasan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Saya tahu hitung-hitungannya (lihat grafis),“ kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014 dengan tema Sinergi pemerintahan pusat dan daerah, di Istana Merdeka, kemarin.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh gubernur, kapolda, dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah itu, Jokowi mengakui sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki layanan tersebut. Namun, lebih banyak lagi kepala daerah yang belum menerapkannya.
“Banyak temuan terkait (sulitnya) perizinan. Saya minta agar terus dilakukan reformasi birokrasi. APBN sangat limit (terbatas), sementara kita mau investasi besar-besaran. Satu-satunya jalan mempercepat pembangunan (lewat) investasi,“ ujar Presiden.Ada yang keliru Salah satu sektor usaha yang perlu mendapatkan percepatan izin investasi itu menyangkut bidang kelistrikan sebagai dasar terbangunnya sebuah industri.
“Di Sumatra, Kalimantan, dan Papua banyak investor mau masuk, tetapi listrik kita enggak siap. Contoh hambatan pada proses perizinan perbaikan transmisi terjadi di PLTG Borang di Sumsel yang memakan waktu enam tahun. Setelah diselidiki hambatan terjadi di kementerian. Kalau sebulan-dua bulan, enggak apa-apa. Kalau bertahuntahun, berarti ada yang keliru dan bermain-main,“ keluh Jokowi. Kendala itu bisa dituntaskan dalam sehari setelah Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengadu kepada Jokowi. Presiden lalu meminta Menteri ESDM Sudirman Said untuk mencairkan perizinan tersebut.
Jokowi juga menyinggung percepatan perizinan pembangunan transportasi mengingat pemerintah akan mengembangkan kapasitas 24 pelabuhan di Tanah Air.
“Tanjung Priok itu perlu ditambah kapasitasnya dari 3,6 juta teus per tahun (2009) menjadi 15 juta teus.Ini berimbas pada terwujudnya konsep tol laut. Transportasi laut, kalau enggak dikerjakan, semua mahal,“ ungkap Presiden.
Begitu halnya dengan pengembangan jalur KA di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi serta transportasi massal di enam kota. “Butuh pembe basan lahan segera. Semakin lama kian mahal,“ tambah Jokowi.
Walaupun menekankan percepatan izin investasi, Presiden mengingatkan agar kepala daerah tidak melunak di sektor SDA. “Hati-hati, kekayaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.“ Saat menanggapi layanan izin usaha satu atap, anggota Hipmi Jatim Riku Adiono berharap hal itu segera terwujud. “Selama ini belum maksimal, perlu terobosan untuk memangkas waktu dan biaya.“ Wakil Ketua Apindo DI Yogyakarta Hermelin Yusuf senada dengan Riku. Menurutnya, perizinan satu atap lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga. (FL/AT/X-4) Media Indonesia, 5/11/2014, halaman 2
4 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar