Pelanggaran di perairan Indonesia didominasi praktik penyelundupan BBM dan illegal fishing. "Jumlah keseluruhan sekitar 540, tetapi sepertiganya rusak, dan sepertinya lagi rusak berat. "
Dicky R Munaf Sekretaris Pelaksana Harian Bakorkamla
BADAN Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) mengata kan upaya penindakan terha dap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia akan lebih efektif dilakukan dengan patroli terintegrasi di antara 12 stakeholder di bawah koordinasi Bakorkamla.
Sekretaris Pelaksana Harian Bakorkamla Dicky R Munaf menyatakan di Jakarta, kemarin, patroli mesti rutin dilakukan lantaran potensi pelanggaran, terutama oleh kapal-kapal asing, di perairan Indonesia cukup besar. Praktik pelanggaran paling banyak, ujar dia, ialah penyelundupan bahan bakar minyak dan il legal fishing atau pencurian ikan. Karena itu, perlu ko ordinasi yang solid untuk mengatasinya.
“Dengan patroli, begitu ada target, langsung kita kejar. Kita punya sistem peringatan dini menggunakan radar dan satelit untuk memantau perairan Indonesia. Begitu ada potensi pelanggaran, akan dikejar,“ tandasnya. Patroli tersebut, imbuh Dicky, juga dilakukan one for all. Ia mencontohkan saat melakukan patroli perikanan, polisi, TNIAL, dan penyidik ikut terlibat bersama. “Jadi kapal patroli yang sebelumnya hanya bisa menangkap kegiatan illegal fishing, sekarang juga bisa melakukan penindakan jika ada penyelundupan BBM karena ada penyidik yang ikut.
'' Terkait dengan ide Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang didukung penuh oleh Jokowi untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia, Dicky pun menyambut positif. Menurutnya, ide itu merupakan pemicu bagi seluruh instansi terkait untuk tidak melakukan pembiaran pelanggaran.
“Pembakaran atau penenggelaman (kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia) diartikan sebagai pemikiran Presiden supaya instansi yang memiliki kewenangan patroli memikirkan cara yang kreatif dan lebih berdaya guna supaya perairan kita aman,“ tukasnya. Terbuka celah Dicky menambahkan kapal asing berani masuk ke perairan Indonesia disebabkan renggangnya operasional kapal milik Indonesia di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kapal-kapal nelayan lokal yang bermuatan di bawah 200 ton tidak berani masuk ke ZEE, sehingga kapal-kapal asing leluasa menguras potensi perikanan Indonesia yang berlimpah. Diperkirakan, setiap ta hun Indonesia kehilangan sekitar Rp300 triliun dari potensi perikanan laut.
Dari wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km2, negara ini hanya mampu mendulang uang sekitar Rp60 triliun per tahun.
Dicky menambahkan, untuk mengamankan laut Indonesia, aparat terken dala oleh kurangnya kapal patroli.
“Jumlah keseluruhan sekitar 540, tetapi sepertiganya rusak, dan sepertinya lagi rusak berat. Penambahan kapal tidak perlu, anggaran perbaikan yang perlu ditambah. '' Kasubdit Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Bakorkamla Letkol Arief Meidyanto mengatakan untuk me ningkatkan pengawasan kapal yang ber operasi di perairan Indonesia, sekarang telah digunakan beragam peralatan cang gih. Ia mencontohkan penggunaan radar, teknologi satelit, dan Maritime Rescue Coordinating Center (MRCC), dan ground station yang telah terintegrasi. (X-9) Media Indonesia, 27/11/2014, halaman 6
4 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar