Potensi maritim Indonesia sangat luas. Dengan memaksimalkan kerja empat kementerian, ia yakin Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia I NDONESIA mempu nyai potensi sumber daya yang banyak guna membangun kekuatan maritim. Terle tak di dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki potensi yang besar.
Guna mengelola po tensi itu, Presiden Joko Widodo mempercaya kan kepada Indroyono Soesilo sebagai Men teri Koordinator Ke maritiman. Bukan asal tunjuk, ipar Sri Mulyani itu memang berpengalaman di bidang kemaritim an. Ia merupakan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Budi Daya FAO, di Roma, Italiasejak November 2012.
Berada pada posisi yang strategis di kancah dunia tidak lantas mem buat Indroyono enggan kembali ke Tanah Air saat diminta mengisi po sisi di Kabinet Kerja.
“Saat negara memanggil, saya harus menerima,“ kata Indroyono, saat ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (30/10) Mantan Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut itu mengaku tidak menyangka dipercaya Presiden Jokowi mengisi kementerian Kemaritiman.
“Pada Sabtu, (18/10), saya ditelepon oleh Tim Transisi, Bapak Hasto, untuk pulang ke Tanah Air, karena Bapak Presiden memanggil. Selasa (21/10), saya diundang bertemu Bapak Presiden. Kami membahas mengenai poros maritim dunia, masalah nelayan, masalah mengenai illegal fishing, semangat bahari. Sesudah pembicaraan itu, tidak ada mengenai jadi menteri.Beliau cuma bilang, `ditunggu saja',“ ujar mantan Sekretaris Kemenko Kesejahteraan Rakyat ini.
Saat pengumuman kabinet pun, lanjut Indroyono, ada kisah menarik.Ia satu-satunya calon menteri yang belum menggunakan kemeja putih.“Saat saya tiba, sudah banyak orang.Para calon menteri semua sudah pakai baju putih, lalu saya sendiri yang belum. Saya tanya sama protokol Setneg, `kok saya belum dapat baju putih?' Katanya karena tidak tahu alamat saya,“ tuturnya.
Walaupun kementeriannya baru dibentuk, belum memiliki staf, dan kantor, bukan asalan bagi Indroyono menunda pekerjaan. Sehari setelah dilantik Indroyono sudah melakukan rapat menko gabungan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian beserta kementerian lain di bawah naungannya, yaitu ESDM, Perhubungan, Pariwisata, dan Kelautan dan Perikanan.
“Kami bekerja full, mencari so lusi atas permasalahan yang dapa diselesaikan, dalam ruang lingku koordinator maritim ada ESDM, pari wisata, kelautan dan perikanan, da perhubungan. Saat rakor itu, kam membahas mengenai illegal fishing tol laut, lalu masalah penyederhanaa perizinan,“ ujarnya. Izin Terkait perizinan pembangunan pelabuhan, Indroyono berencana melakukan penyederhanaan. Setidaknya ada 200 pengajuan izin pembangunan pelabuhan, prosesnya bisa mencapai satu tahun. Dengan penyederhanaan izin, Indroyono berharap investor tertarik masuk untuk membangun tol laut yang akan dibuat di empat pelabuhan, yakni Belawan, Jakarta, Makassar, dan Sorong.
Izin tidak semata untuk pembangunan pelabuhan. Namun, juga akses kapal-kapal besar seperti yacth guna meningkatkan pariwisata di Indonesia.Target Indroyono ialah peningkatan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 10 juta, 2020 hingga 20 juta.
Sektor pariwisata, ujar Indroyono menirukan ucapan Presiden Jokowi, ialah sektor yang paling cepat bisa dikembangkan, asal promosinya bagus, dan izinnya sederhana. Jadi proses cepat, pembangunan ini bisa membuka lapangan kerja, akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau kecil.
Di bidang laut dan perikanan, Indroyono telah membahas permasalahan dengan menteri Kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti. “Saya sudah diskusikan dengan Ibu Susi mengenai illegal fishing, lalu ada keterbukaan data mengenai lisensi kapal-kapal ikan, jadi publik juga bisa memantau, media-media juga bisa mengabarkan,“ katanya.
Menjadi Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono mengatakan tugasnya mengoordinasikan kementerian di bawahnya agar dapat bekerja sama dan bersinergi. “Indonesia bisa jadi poros maritim dunia sebagai negara kepulauan yang lokasinya strategis,“ tegasnya.
Selain bersinergi dengan kementerian di bawahnya, ia juga fokus pada masalah batas wilayah laut Indonesia.“Salah satu program dari Nawacita ialah memperkuat penegakan kedaulatan Indonesia di laut, segera diselesaikan, batas-batas wilayah negara yang belum selesai,“ tandasnya. (M-5) Media Indonesia, 31/10/2014, Halaman : 12
3 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar