Pencabutan subsidi BBM mengurangi beban pemerintah Rp1 triliun per hari. Itu bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Cita-cita meraih swa sembada pangan yang selama ini ha nya ilusi bakal menjadi kenyataan tiga tahun lagi.Caranya dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif, khususnya percepatan pembangunan pertanian.
“Kita ingin mengalihkan dari hal konsumtif ke produktif. Boros BBM (disetop dengan subsidi) dialihkan ke usaha produktif. Pengalihan subsidi BBM ke pupuk dan benih bagi petani. Infrastruktur juga.(Saluran) irigasi, bendungan.Dalam tiga tahun harus (bisa) swasembada (pangan),“ tutur Presiden Joko Widodo saat bicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014 bertema Sinergi pemerintahan pusat dan daerah di Jakarta, kemarin.
Jokowi menekankan, produk pertanian yang dimaksud tidak selalu beras. Itu bisa juga merupakan komoditas penting yang selama ini lebih banyak diimpor, misalnya gula dan kedelai. Lantaran itulah, Jokowi meminta para kepala daerah untuk memetakan potensi pertanian di wilayah mereka.
“Gubernur tolong informasikan kekuatan sisi pertanian masing-masing. Kejar untuk bisa naikkan produk pertanian,“ serunya. Untuk menunjang percepatan produksi pertanian itu, Jokowi menargetkan pembangunan lima hingga tujuh bendungan per tahun di sejumlah wilayah pertanian. Pembangunan bendungan atau waduk itu, bakal dilengkapi pula dengan pembangunan atau perbaikan saluran irigasi.“Setelah checking di lapangan, 52% irigasi kita rusak,“ imbuhnya.
Jokowi pun meminta pembangunan saluran irigasi itu dilakukan melalui kerja sama kuat antara kepala daerah dan Kementerian Pertanian.Diperlukan pembangunan serentak antara kebutuhan wilayah, penyelesaian irigasi, dan bendungan.
Dalam pemaparannya, Jokowi menyebut dana subsidi BBM 2009-2013 mencapai Rp714,5 triliun. Angka itu jauh lebih besar daripada dana untuk kesehatan di periode yang sama sebesar Rp202,6 triliun dan dana pembangunan infrastruktur senilai Rp577,9 triliun. Dana subsidi itu bakal dialihkan ke sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat.Kurangi beban Dalam kesempatan yang sama, Wapres Jusuf Kalla mengatakan pencabutan subsidi BBM akan mengurangi beban pemerintah sebesar Rp1 triliun per hari. Menurutnya, anggaran itu bisa dialihkan ke sektor lebih produktif.
“Jeleknya subsidi itu menimbulkan penyelundupan.Belum lagi nelayan malah lebih untung jual solar bersubsidi ke industri ketimbang untuk cari ikan,“ ungkap JK. JK menambahkan, pengalihan subsidi BBM akan dilakukan setelah kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS) selesai didistribusikan.
Di sejumlah daerah, penyaluran KIS dan KIP terus dijadwalkan. Di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Bupati Agus Ambo Djiwa menyatakan pihaknya sudah siap menyalurkan KIP dan KIS hari ini. Di Kota Cirebon, Jabar, koordinasi terus dilakukan. Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Kota Cirebon Luciana Agung menyatakan pihaknya baru rapat koordinasi dengan BPJS terkait dengan pembagian KIS.
Di Banjarmasin, Kalsel, kemarin, Mensos Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Keluarga Harapan.
Di Kupang, Kepala Dinas Sosial NTT Wellem Foni mengatakan pihaknya belum menerima arahan dari pemerintah pusat untuk distribusi KIS dan KIP.(Yah/FH/UL/FL/DY/PO/X-7) arif_hulwan @mediaindonesia.com Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com. Sumber Media Indonesia, 5/11/2014, halaman 1
3 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar